Gubernur mana tengah malem gini jam 1 malem masih ngecek perbaikan jalanan di Jalan kartini raya depan swissbell sedangkankan para pejabat lain molor.
Source : FB Dhiana Winchester
Showing posts with label Hasil Kinerja. Show all posts
Showing posts with label Hasil Kinerja. Show all posts
Friday, February 21, 2014
Gubernur mana tengah malem gini jam 1 malem masih ngecek perbaikan jalanan
Gubernur mana tengah malem gini jam 1 malem masih ngecek perbaikan jalanan di Jalan kartini raya depan swissbell sedangkankan para pejabat lain molor.
Source : FB Dhiana Winchester
Thursday, February 20, 2014
Bangun Waduk Marunda, Jokowi: Warga yang Ngejar Pemprov
Bangun Waduk Marunda, Jokowi: Warga yang Ngejar Pemprov
Jakarta : Berbeda dengan pembangunan Waduk Pluit dan waduk Ria Rio yang terkendala masalah pembebasan lahan, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengaku pembangunan Waduk Marunda tak terkendala pembebasan lahan. Jokowi mengklaim seluruh warga setuju lahannya dibeli untuk pembangunan waduk.
Bahkan, Jokowi mengaku bukan pihaknya yang mendesak warga menjual lahannya kepada pemprov, namun mereka yang meminta agar pemprov secepatnya membebaskan lahan mereka.
"Kalau di sini beda, justru nggak ada masalah. Malah warga yang ngejar-ngejar kita untuk minta segera dibayarkan lahannya," ujar Jokowi saat mengunjungi Waduk Marunda, Jakarta, Selasa (18/2/2014).Karena tak ada protes dari warga, Jokowi menargetkan proses pembebasan lahan warga yang jumlahnya 150 rumah akan selesai dalam jangka waktu 4 bulan. Dimulai dari Januari 2014 lalu. Untuk proses pembayarannya, Jokowi berjanji membereskannya setelah proses pembebasan selesai.
"Pembebasan lahan 4 bulan selesai, targetnya bulan April selesai. Seluruh warganya sudah sepakat kok, ya jadi ndak ada masalah," jelas Jokowi.
Untuk proses pembebasan lahan, Jokowi mengaku saat ini dalam tahap pengurusan 150 rumah yang akan dijadikan waduk seluas 56 hektare itu. Berapa total biaya yang dikeluarkan untuk membebaskan laham warga, Jokowi tak mau menyebutkan.
"Ya, pokoknya semuanya lancar. Ini kan baru keluar APBD-nya. Nanti kalau rampung ganti rugi baru diproses, baru kami bayarkan," ucap Jokowi.
Waduk seluas 56 hektare itu nantinya akan menampung air dari wilayah Jakarta Timur. Air dari Kanal Banjir Timur (KBT) masuk ke Kali Blencong dan kemudian mengalir ke Waduk Marunda. Bila waduk tersebut penuh, tersedia pompa untuk membuang air ke laut.
Waduk yang pembangunannya dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ini ditargetkan selesai dalam 1 tahun. Setelah Waduk Marunda, Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI akan melanjutkan membangun waduk di kawasan Timur dan Barat Jakarta.
Waduk itu akan dibangun pada lahan seluas 50 hektare. Namun Pemprov DKI baru akan mengerjakan 30 hektare lahan. Sebab 26 hektare sisanya masih dalam proses pembebasan lahan untuk dibangun taman rekreasi.
Letak waduk tersebut tidak jauh dari Rumah Susun (Rusun) Marunda dan cagar budaya rumah Si Pitung. (Ali/Yus)
Source : news.liputan6.com
Sunday, February 16, 2014
Datangi Pendukung Jokowi Nyapres, Warga Inggris: Dia Pemimpin Hebat
Datangi Pendukung Jokowi Nyapres, Warga Inggris: Dia Pemimpin Hebat
Jakarta - Usai memberikan dukungan dengan menyerahkan petisi ke Joko Widodo (Jokowi) di Taman Suropati, Jakarta Pusat, sejumlah pendukung masih asyik menikmati suasana taman. Tiba-tiba seorang pria kebangsaan Inggris melintas dan menyapa mereka.
"Saya mau kaosnya. Masih ada?" ujar pemuda bernama Stu ini di Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2014).
Para pendukung yang mengenakan kaos bergambar Jokowi ini pun kaget. Alhasil mereka hanyut dalam obrolan membicarakan sosok mantan walikota Solo itu.
"Saya merasa Jokowi pemimpin hebat. Dia pemimpin terbaik Indonesia saat ini," kata pria asal Norwich, Inggris ini.
Stu yang baru 2 tahun tinggal di Indonesia ini datang ke taman mengantar kerabatnya melihat-lihat wilayah Menteng. Ia juga telah mahir berbahasa Indonesia dan ramah kepada para pendukung Jokowi dari Kebangkitan Indonesia Baru (KIB) itu.
"Sampai sekarang pengaruhnya di Jakarta terasa, seperti mengurus bus TransJakarta, lalu program Kartu Jakarta Sehat (KJS) beberapa waktu lalu," ujar Stu.
Pendukung Jokowi yang mengaku berasal dari 26 provinsi ini pun dibuat tersenyum dengan penilaian Stu itu. Salah satu pendukung lalu bertanya, apakah Stu setuju Jokowi menjadi presiden?
"Menurut saya, dia melayani Jakarta dulu. Kalau selesai maka pengalamannya lebih bagus. Jadi biar maksimal pengalamannya banyak di Jakarta dulu," ujar Stu.
Komentar ini pun menuai protes dari pendukung Jokowi yang mendukung pencapresan suami Iriana itu pada pilpres 2014. Akan tetapi, baik Stu maupun pendukung Jokowi tetap bercengkrama dan berfoto-foto.
"Saya ingin yang terbaik bagi Indonesia, dan paling bagus dia mengumpulkan pengalamannya sampai maksimal," tutup Stu yang kemudian berlalu membawa satu kaos putih bergambar Jokowi.
"Saya mau kaosnya. Masih ada?" ujar pemuda bernama Stu ini di Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2014).
Para pendukung yang mengenakan kaos bergambar Jokowi ini pun kaget. Alhasil mereka hanyut dalam obrolan membicarakan sosok mantan walikota Solo itu.
"Saya merasa Jokowi pemimpin hebat. Dia pemimpin terbaik Indonesia saat ini," kata pria asal Norwich, Inggris ini.
Stu yang baru 2 tahun tinggal di Indonesia ini datang ke taman mengantar kerabatnya melihat-lihat wilayah Menteng. Ia juga telah mahir berbahasa Indonesia dan ramah kepada para pendukung Jokowi dari Kebangkitan Indonesia Baru (KIB) itu.
"Sampai sekarang pengaruhnya di Jakarta terasa, seperti mengurus bus TransJakarta, lalu program Kartu Jakarta Sehat (KJS) beberapa waktu lalu," ujar Stu.
Pendukung Jokowi yang mengaku berasal dari 26 provinsi ini pun dibuat tersenyum dengan penilaian Stu itu. Salah satu pendukung lalu bertanya, apakah Stu setuju Jokowi menjadi presiden?
"Menurut saya, dia melayani Jakarta dulu. Kalau selesai maka pengalamannya lebih bagus. Jadi biar maksimal pengalamannya banyak di Jakarta dulu," ujar Stu.
Komentar ini pun menuai protes dari pendukung Jokowi yang mendukung pencapresan suami Iriana itu pada pilpres 2014. Akan tetapi, baik Stu maupun pendukung Jokowi tetap bercengkrama dan berfoto-foto.
"Saya ingin yang terbaik bagi Indonesia, dan paling bagus dia mengumpulkan pengalamannya sampai maksimal," tutup Stu yang kemudian berlalu membawa satu kaos putih bergambar Jokowi.
news.detik.com
Friday, January 31, 2014
Ketua DPRD DKI: Jokowi-Ahok Lebih Baik dari Foke-Prijanto
Ketua DPRD DKI: Jokowi-Ahok Lebih Baik dari Foke-Prijanto
Jakarta : Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan mengaku, kinerja Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan wakilnya Basuki Tjahaja Purnama lebih baik daripada pemimpin ibukota sebelumnya, Fauzi Bowo - Prijanto.
"Hampir sama dengan gubernur lalu, tetapi lebih bagus," ujar Ferrial Sofyan saat dihubungiLiputan6.com di Jakarta, Selasa (24/12/2013).
Menurut Ferrial, penilaian itu dapat dilihat dari berbagai program penyelesaian masalah DKI, seperti banjir dan transportasi yang mulai efektif pada masa gubernur saat ini.
Di antaranya adalah membuat 2.000 sumur resapan dan memperbaiki saluran air. Selain itu, untuk mengantisipasi datangnya bencana banjir, Dinas Pekerjaan Umum tengah merencanakan membangun 5 pompa besar di sejumlah titik dengan anggaran Rp 2 triliun.
"Banyak yang dilakukan Gubernur (Jokowi) untuk mengatasi banjir yang dilakkan secara sporadis. Ini suatu hal yang bagus," puji Ferrial yang juga merupakan politisi Partai Demokrat.
Begitu juga dengan masalah transportasi. Meski pertumbuhan jumlah kendaraan terus meningkat setiap tahunnya, namun Pemprov DKI juga terus berupaya mengalihkan masyarakat untuk menggunakan transportasi umum
"Tahun ini 1.000 bus dengan biaya sekitar Rp 4,5 triliun. Ini bisa diatasi dengan rencana anggaran sebesar Rp 69 triliun. Kita juga membuat koridor baru, SDA 3," imbuhnya.
Kendati demikian, sebagai lembaga yang berfungsi sebagai kontrol dari pemerintahan yang ada, kata Ferrial, bukan berarti DPRD tidak menemukan kekurangan pemerintahan Jokowi-Ahok.
Soal beberapa program yang bersentuhan langsung dengan warga, menurut Ferrial, sasarannya masih dianggap kurang tepat. Contohnya ikhwal pelayanan medis di puskesmas dan rumah sakit. kata Ferrial, seharusnya hal ini bisa lebih dimaksimalkan, sebab rencana anggaran Dinas Kesehatan tahun 2014 mencapai Rp 2 triliun.
"Juga soal kualitas pendidikan. Kartu Jakarta Pintar (KJP) masih belum tetap sasaran," tandas Ferrial Sofyan.(Gen/Riz)
Wednesday, January 15, 2014
Ini Sebab Jakarta Utara Relatif Bebas Banjir
Sebuah ojek perahu melintas di perumahan mewah Pluit, Jakarta Utara, yang terendam banjir (22/1). TEMPO/Jacky Rachmansyah
Ini Sebab Jakarta Utara Relatif Bebas Banjir
Banjir yang melanda Jakarta sejak Ahad, 12 Desember 2014, berbeda dengan banjir di tahun-tahun sebelumnya. Kali ini, wilayah Jakarta Utara relatif aman dari terjangan bah. Kawasan Pluit dan Cilincing yang tahun lalu kebanjiran, kali ini aman.
Proyek normalisasi Waduk Pluit yang kini sedang berjalan ditengarai menjadi kunci menanggulangi banjir di Jakarta Utara.
"Kami harus akui, normalisasinya berhasil, daya tampung Waduk Pluit sudah meningkat," kata Kepala Bidang Informatika dan Pengembangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Edy Junaedi Harahap ketika dihubungi Selasa, 14 Januari 2014.
Padahal, jumlah air yang mengalir juga banyak. Namun air tak sampai melimpah ke jalanan di sekitarnya.
"Kami harus akui, normalisasinya berhasil, daya tampung Waduk Pluit sudah meningkat," kata Kepala Bidang Informatika dan Pengembangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Edy Junaedi Harahap ketika dihubungi Selasa, 14 Januari 2014.
Padahal, jumlah air yang mengalir juga banyak. Namun air tak sampai melimpah ke jalanan di sekitarnya.
Selain itu, kali ini semua pompa di area waduk juga berfungsi dengan baik. "Empat pompa beroperasi semua, tahun lalu hanya satu yang jalan," kata Edy.
Faktor lain adalah pasang laut yang belum datang. Menurut Edy, biasanya pasang laut maksimal terjadi sekitar tanggal 15-17. "Tetapi melihat daya tampung waduk dan kinerja pompa, seharusnya banjir seperti tahun lalu tidak terulang meskipun pasang naik," ujarnya.
Adapun, wilayah Jakarta Barat masih banyak terendam banjir. Soalnya normalisasi Kali Pesanggrahan, Angke dan Sunter baru dimulai. "Ancaman di Jakarta Barat terutama berasal dari Kali Angke," tutur Edy. Oleh sebab itu, wilayah yang kebanjiran masih sama dengan tahun lalu diantaranya di Rawa Buaya, Duri Kosambi, Kapuk, dan Kedoya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Manggas Rudy Siahaan mengatakan saat ini sudah 20 hektare area Waduk Pluit yang dinormalisasi. Meski belum maksimal, pekerjaan itu sudah bisa menambah daya tampung waduk. "Kira-kira bisa menampung air hingga 1,6 juta meter kubik," kata Manggas ketika dihubungi, Senin. Selain itu seluruh pompa di sana juga berfungsi dengan baik.
ANGGRITA DESYANI
Faktor lain adalah pasang laut yang belum datang. Menurut Edy, biasanya pasang laut maksimal terjadi sekitar tanggal 15-17. "Tetapi melihat daya tampung waduk dan kinerja pompa, seharusnya banjir seperti tahun lalu tidak terulang meskipun pasang naik," ujarnya.
Adapun, wilayah Jakarta Barat masih banyak terendam banjir. Soalnya normalisasi Kali Pesanggrahan, Angke dan Sunter baru dimulai. "Ancaman di Jakarta Barat terutama berasal dari Kali Angke," tutur Edy. Oleh sebab itu, wilayah yang kebanjiran masih sama dengan tahun lalu diantaranya di Rawa Buaya, Duri Kosambi, Kapuk, dan Kedoya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Manggas Rudy Siahaan mengatakan saat ini sudah 20 hektare area Waduk Pluit yang dinormalisasi. Meski belum maksimal, pekerjaan itu sudah bisa menambah daya tampung waduk. "Kira-kira bisa menampung air hingga 1,6 juta meter kubik," kata Manggas ketika dihubungi, Senin. Selain itu seluruh pompa di sana juga berfungsi dengan baik.
ANGGRITA DESYANI
Source : tempo.com
Monday, November 25, 2013
Jokowi: Kepsek Hasil Lelang Jabatan Harus Bisa Selesaikan Tawuran
Mulya Nurbilkis - detikNews Minggu, 24/11/2013 14:44 WIB
Jokowi: Kepsek Hasil Lelang Jabatan Harus Bisa Selesaikan Tawuran
Jakarta - Salah satu permasalahan yang menghantui dunia pendidikan di Jakarta adalah tawuran antar siswa. Hal ini juga menjadi catatan penting untuk kepala sekolah hasil lelang jabatan nantinya.
"Iyalah harus selesaikan soal tawuran," kata Gubernur DKI, Joko Widodo di mesjid DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (24/11/2013).
Banyak harapan yang dikatakan Jokowi tentang kepala sekolah hasil lelang jabatannya. Perbaikan sistem pendidikan, perbaikan manajemen sekolah, serta proses belajar mengajar beberapa diantaranya.
"Harapannya, bisa manajemen sekolah bisa diperbaiki, manajemen belajar mengajar bisa diperbaiki, targetnya ke sana. Dan tentu saja, kualitas akhirnya kualitas pendidikannya bisa naik," lanjut mantan wali kota Solo ini.
Keputusan Jokowi untuk melakukan seleksi lelang jabatan adalah sebuah rangka reformasi birokrasi dari sisi sumber daya manusia. Menurutnya, selama ini tidak ada transparasi di tubuh pemprov DKI.
"Kita saja yang di dalam nggak tahu, apalagi masyarakat," terangnya.
Pembukaan proses seleksi jabatan kepala sekolah ini akan dilakukan melalui media massa pada hari Senin (24/11). Selanjutnya pendaftaran akan dilakukan secara online di website http://jakgov.jakarta.go.id sejak 26 November hingga 2 Desember 2013.
Setelah dinyatakan lolos seleksi online, peserta lelang akan mengikuti sejumlah tes mulai tanggal 7 hingga 31 Desember.
Setelah lolos seleksi pendaftaran secara online, pada (7-8/12/2013), peserta akan mengikuti seleksi bidang atau akademik. Kemudian pada 13-31 Desember 2013, peserta yang telah lolos dua seleksi sebelumnya akan menjalankan tes psikologi.
Setidaknya 117 jabatan kepala SMA Negeri dan 63 kepala SMA akan dilelang. Semua kepala sekolah yang saat ini diwajibkan untuk ikut seleksi. Selain itu, yang boleh mengikuti calon kepala sekolah yang sudah memiliki sertifikat dan telah mengikuti Diklat, serta guru yang memenuhi persyaratan.
"Iyalah harus selesaikan soal tawuran," kata Gubernur DKI, Joko Widodo di mesjid DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (24/11/2013).
Banyak harapan yang dikatakan Jokowi tentang kepala sekolah hasil lelang jabatannya. Perbaikan sistem pendidikan, perbaikan manajemen sekolah, serta proses belajar mengajar beberapa diantaranya.
"Harapannya, bisa manajemen sekolah bisa diperbaiki, manajemen belajar mengajar bisa diperbaiki, targetnya ke sana. Dan tentu saja, kualitas akhirnya kualitas pendidikannya bisa naik," lanjut mantan wali kota Solo ini.
Keputusan Jokowi untuk melakukan seleksi lelang jabatan adalah sebuah rangka reformasi birokrasi dari sisi sumber daya manusia. Menurutnya, selama ini tidak ada transparasi di tubuh pemprov DKI.
"Kita saja yang di dalam nggak tahu, apalagi masyarakat," terangnya.
Pembukaan proses seleksi jabatan kepala sekolah ini akan dilakukan melalui media massa pada hari Senin (24/11). Selanjutnya pendaftaran akan dilakukan secara online di website http://jakgov.jakarta.go.id sejak 26 November hingga 2 Desember 2013.
Setelah dinyatakan lolos seleksi online, peserta lelang akan mengikuti sejumlah tes mulai tanggal 7 hingga 31 Desember.
Setelah lolos seleksi pendaftaran secara online, pada (7-8/12/2013), peserta akan mengikuti seleksi bidang atau akademik. Kemudian pada 13-31 Desember 2013, peserta yang telah lolos dua seleksi sebelumnya akan menjalankan tes psikologi.
Setidaknya 117 jabatan kepala SMA Negeri dan 63 kepala SMA akan dilelang. Semua kepala sekolah yang saat ini diwajibkan untuk ikut seleksi. Selain itu, yang boleh mengikuti calon kepala sekolah yang sudah memiliki sertifikat dan telah mengikuti Diklat, serta guru yang memenuhi persyaratan.
Source : news.detik.com
Saturday, November 23, 2013
Jokowi Beberkan soal Normalisasi Waduk Pluit, PM Belanda Kaget
Setelah mengunjungi Waduk Pluit, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terlihat satu mobil bersama Perdana Menteri Belanda Mark Rutte. Mereka bertolak dari Waduk Pluit menuju rumah pompa Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara.
Selama perjalanan, Jokowi pun mengaku berbincang banyak hal dengan Mark di dalam mobil. Apa yang dibicarakan keduanya? "Di dalam mobil saya menerangkan keadaan Pluit, saya ceritakan keadaan waduk di sini sebelumnya," kata Jokowi di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis (21/11/2013).
Selama perjalanan, Jokowi pun mengaku berbincang banyak hal dengan Mark di dalam mobil. Apa yang dibicarakan keduanya? "Di dalam mobil saya menerangkan keadaan Pluit, saya ceritakan keadaan waduk di sini sebelumnya," kata Jokowi di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis (21/11/2013).
Kepada Mark, Jokowi pun bercerita keadaan Waduk Pluit sebelumnya yang hanya memiliki kedalaman satu meter, serta dipenuhi sampah dan juga eceng gondok. Tak hanya itu, ribuan kepala keluarga (KK) menghuni kawasan yang kini telah menjadi taman.
"Saya katakan, delapan bulan lalu, kita sudah mulai bersihkan. Dia kaget saya ngomong kita sudah pindahkan 1.600 KK sebelumnya, dan sekarang menjadi taman," ujar Jokowi.
Seperti halnya Jakarta, kata Jokowi, Mark pun bertutur soal kondisi yang juga pernah dialami Belanda, salah satunya soal banjir. "Makanya saya kira tadi kita menunjukkan tempat-tempat seperti (waduk dan rumah pompa) itu," ujar Jokowi.
"Saya katakan, delapan bulan lalu, kita sudah mulai bersihkan. Dia kaget saya ngomong kita sudah pindahkan 1.600 KK sebelumnya, dan sekarang menjadi taman," ujar Jokowi.
Seperti halnya Jakarta, kata Jokowi, Mark pun bertutur soal kondisi yang juga pernah dialami Belanda, salah satunya soal banjir. "Makanya saya kira tadi kita menunjukkan tempat-tempat seperti (waduk dan rumah pompa) itu," ujar Jokowi.
sumber: kompas.com
Wednesday, November 20, 2013
Ini Beda Jokowi dengan Foke dalam Mengatasi Masalah Banjir
Joko Widodo didampingi Basuki Tjahaja Purnama bertemu Fauzi Fowo /TRIBUNNEWS.COM/FX ISMANTO
Ini Beda Jokowi dengan Foke dalam Mengatasi Masalah Banjir
Dari tahun ke tahun, Jakarta tidak pernah lolos dari musibah banjir. Setiap pemimpin Ibu Kota ini memiliki cara tersendiri mengatasi masalah klise tersebut. Apa perbedaan pengendalian banjir yang dilakukan di dua masa kepemimpinan di DKI Jakarta, yakni Joko Widodo (Jokowi)-Basuki Tjahja Purnama (Ahok) dan Fauzi Bowo (Foke)-Prijanto?
Kepala Bidang Perawatan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta Djoko Soesetyo mengungkapkan, ada perbedaan signifikan di antara keduanya. Jokowi, kata dia, lebih detail mengatasi banjir melalui perawatan sungai, waduk, saluran.
"Kalau dulu, kali, sungai, waduk, ngeruk-nya pakai tenaga manusia. Makanya, butuh waktu lama. Kalau saat ini, pengerukan lebih banyak menggunakan alat-alat berat sehingga waktu yang dibutuhkan cukup cepat," ujar Djoko saat menemani Jokowi blusukan di Cakung Drain, Jakarta Utara, Selasa (20/11/2013).
Namun pengerukan dengan menggunakan alat berat, kata Djoko, membuat mekanisme bertambah. Pertama, perlu ada pengadaan alat berat lantaran jumlah alat berat yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih sedikit. Untuk itu, dalam APDB 2014 sudah dimasukkan pos anggaran pengadaan alat berat. Kedua, perlu waktu untuk implementasi pengerukan lantaran harus menggandeng perusahaan yang biasa mengoperasionalkan alat berat.
"Kita cuma punya enam unit alat berat, untungnya tahun depan mau ditambah karena perawatan (kali, waduk) ke depan dilakukan setiap hari. Makanya, kita gandeng perusahaan. Tapi, prosesnya lama karena harus melalui tender dulu, padahal kita butuh cepat," katanya.
Pengamat tata kota, Yayat Supriatna, juga menilai positif kinerja Jokowi-Ahok dalam mengatasi banjir. Meski baru sekitar setahun menjabat, upaya Jokowi mengatasi banjir dianggapnya lebih nyata ketimbang Foke, baik dari cara struktural maupun non-struktural.
Melalui cara struktural, Jokowi dinilai lebih rajin sowan kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum. Tidak hanya itu, Jokowi juga aktif melakukan komunikasi dengan pemerintah kota di sekitar Jakarta. Jokowi juga lebih rajin mencari cara mengatasi banjir dengan bekerja sama dengan instansi negara.
"Tapi, memang pemerintah pusatnya yang saat ini belum terlalu aktif turun tangan menjalankan tugasnya. Tapi, dengan Jokowi rajin ke pusat, ia tahu jadwal pekerjaan Kemen PU. Kan dengan gitu Jokowi jadi mudah melakukan pemetaan kerja," ujar Yayat.
Adapun cara non-struktural, lanjut Yayat, Jokowi jauh lebih canggih ketimbang Foke. Jokowi lebih memberdayakan stakeholder di Ibu Kota, mulai dari perusahaan untuk dana corporate social responsibility (CSR), memberdayakan masyarakat di lingkungan, menggandeng musisi, seniman untuk kampanye lingkungan bersih. Bahkan, kata dia, sampai hal kecil, tetapi diyakini berimbas signifikan, misalnya membuat sumur resapan dalam di jalan-jalan.
"Ini tidak dilakukan oleh pendahulu. Sebelumnya lebih mengandalkan anggaran Pemda atau pinjaman asing. Tapi, bahayanya, pas tidak ada dana, mentok, ya tidak melakukan apa-apa. Padahal, banjir itu kan penanganannya butuh waktu cepat dan sigap," kata Yayat.
Hingga saat ini, Pemprov DKI Jakarta terus menormalisasi 13 sungai, 12 waduk, dan 884 saluran penghubung di Ibu Kota. Namun, Jokowi memastikan normalisasi tidak selesai sesuai target awal pada Desember 2013. "Ada 12 waduk. (Sampai saat ini) paling baru selesai sekitar 20 persen," ujar Jokowi.
Jokowi menampik Dinas Pekerjaan Umum DKI tak bekerja dengan baik. Menurutnya, telatnya pengesahan APBD berimbas kepada telatnya pengerjaan sejumlah proyek.
Tidak hanya itu, banyaknya penduduk di bantaran waduk juga menjadi penghambat normalisasi. Selain itu, padatnya permukiman warga mengakibatkan alat berat tidak bisa masuk ke dalam waduk itu. Di sisi lain, untuk merelokasi warga bantaran, Pemprov DKI diketahui kekurangan rusun. Alhasil, normalisasi tak sesuai dengan harapan.
Situasi tersebut, lanjut Jokowi, sangat disayangkan. Pasalnya, 12 waduk tersebut kondisinya sangat memprihatinkan. Puluhan tahun tidak pernah dinormalisasi, penuh sampah, ditutup tanaman eceng gondok, dan bantarannya dikuasai permukiman penduduk.
"Kita akuilah. Kita ngomong apa adanya. Ngeruk Waduk Pluit aja belum tentu rampung, apalagi banyak, butuh waktu," lanjutnya.
Meski demikian, Jokowi memastikan normalisasi waduk akan menjadi program prioritas Pemprov Jakarta dalam APBD 2014. Tahun ini, kata Jokowi, boleh meleset. Tahun depan, ia yakin target menormalisasi waduk dengan kedalaman tertentu dapat tercapai.
Source : tribunnews.com
Monday, November 18, 2013
Setahun Jokowi-Basuki, Pendapatan PBB Capai Rp 3,2 Triliun
Ilustrasi layanan perpajakan | KONTAN/ Achmad Fauzi
- Penulis :
- Kurnia Sari Aziza
- Rabu, 16 Oktober 2013 | 09:20 WIB
Setahun Jokowi-Basuki, Pendapatan PBB Capai Rp 3,2 Triliun
Selain penerapan sistem pajak online untuk pertama kalinya, pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama juga melakukan pungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) oleh Dinas Pelayanan Pajak (DPP) DKI. Ternyata langkah itu berdampak baik pada pendapatan asli daerah (PAD) PBB yang meningkat.
Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Iwan Setiawandi mengatakan apabila dibandingkan dengan PAD PBB di waktu yang sama saat dipungut oleh Ditjen Pajak tahun sebelumnya, ada peningkatan sekitar 30 persen. "Pendapatan PBB sekarang sudah mencapai Rp 3,2 triliun atau 87 persen dari target akhir tahun Rp 3,6 triliun," kata Iwan kepada Kompas.com, Rabu (16/10/2013) pagi ini.
Iwan menjelaskan, sejak tahun 1985, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985, PBB dipungut oleh pemerintah pusat melalui Ditjen Pajak. Pemprov DKI juga menjadi provinsi pertama yang melaksanakan pemungutan PBB dan akan disusul oleh kota lainnya di Indonesia.
Melalui aturan yang lama itu, Pemprov DKI hanya mendapatkan dana bagi hasil dari Ditjen Pajak hasil pembayaran PBB warga Jakarta. Di sisi lain, Iwan juga menjelaskan kalau Pemprov DKI telah memperpanjang waktu pembayaran PBB. Jatuh tempo pembayaran PBB tetap pada 28 Agustus 2013 lalu, namun denda sebesar 2 persen baru akan berlaku setelah 31 Desember 2013.
"Saya ambil kebijakan karena animo masyarakat yang tinggi, ada musibah banjir dan kebakaran, denda pembayaran PBB, saya hapuskan sampai 31 Desember 2013," kata Iwan.
Dengan adanya sanksi denda tersebut, Iwan mengharapkan animo masyarakat semakin tinggi untuk membayar pajak, dan akhirnya berdampak pada pendapatan daerah. Jumlah pendapatan daerah itu didapatkan dari 1,2 wajib pajak pembayar PBB.
Saat ini, hanya ada tiga bank yang melayani pembayaran PBB, yaitu Bank DKI, Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Mandiri. Masyarakat juga dapat membayar PBB di Kantor Pos.
Adapun upaya-upaya yang dilakukan DPP DKI untuk menagih pembayaran PBB sebelum jatuh tempo dengan mempercepat unit-unit pembayaran keliling. Seperti, mengerahkan mobil pos keliling dan mobil bank keliling. Sehingga, masyarakat tidak kesulitan untuk membayar PBB.
Sementara itu, Direktur Utama Bank DKI Eko Budiwiyono mengatakan hingga 28 Agustus 2013 lalu, Bank DKI telah menerima pembayaran PBB Pedesaan dan Perkotaan (P2) dari 970.744 wajib pajak dengan transaksi mencapai Rp 2,60 triliun.
"Terjadi jumlah lonjakan jumlah transaksi. Selama Agustus saja, Bank DKI melayani hingga 306 ribu wajib pajak," kata Eko.
Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Iwan Setiawandi mengatakan apabila dibandingkan dengan PAD PBB di waktu yang sama saat dipungut oleh Ditjen Pajak tahun sebelumnya, ada peningkatan sekitar 30 persen. "Pendapatan PBB sekarang sudah mencapai Rp 3,2 triliun atau 87 persen dari target akhir tahun Rp 3,6 triliun," kata Iwan kepada Kompas.com, Rabu (16/10/2013) pagi ini.
Iwan menjelaskan, sejak tahun 1985, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985, PBB dipungut oleh pemerintah pusat melalui Ditjen Pajak. Pemprov DKI juga menjadi provinsi pertama yang melaksanakan pemungutan PBB dan akan disusul oleh kota lainnya di Indonesia.
Melalui aturan yang lama itu, Pemprov DKI hanya mendapatkan dana bagi hasil dari Ditjen Pajak hasil pembayaran PBB warga Jakarta. Di sisi lain, Iwan juga menjelaskan kalau Pemprov DKI telah memperpanjang waktu pembayaran PBB. Jatuh tempo pembayaran PBB tetap pada 28 Agustus 2013 lalu, namun denda sebesar 2 persen baru akan berlaku setelah 31 Desember 2013.
"Saya ambil kebijakan karena animo masyarakat yang tinggi, ada musibah banjir dan kebakaran, denda pembayaran PBB, saya hapuskan sampai 31 Desember 2013," kata Iwan.
Dengan adanya sanksi denda tersebut, Iwan mengharapkan animo masyarakat semakin tinggi untuk membayar pajak, dan akhirnya berdampak pada pendapatan daerah. Jumlah pendapatan daerah itu didapatkan dari 1,2 wajib pajak pembayar PBB.
Saat ini, hanya ada tiga bank yang melayani pembayaran PBB, yaitu Bank DKI, Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Mandiri. Masyarakat juga dapat membayar PBB di Kantor Pos.
Adapun upaya-upaya yang dilakukan DPP DKI untuk menagih pembayaran PBB sebelum jatuh tempo dengan mempercepat unit-unit pembayaran keliling. Seperti, mengerahkan mobil pos keliling dan mobil bank keliling. Sehingga, masyarakat tidak kesulitan untuk membayar PBB.
Sementara itu, Direktur Utama Bank DKI Eko Budiwiyono mengatakan hingga 28 Agustus 2013 lalu, Bank DKI telah menerima pembayaran PBB Pedesaan dan Perkotaan (P2) dari 970.744 wajib pajak dengan transaksi mencapai Rp 2,60 triliun.
"Terjadi jumlah lonjakan jumlah transaksi. Selama Agustus saja, Bank DKI melayani hingga 306 ribu wajib pajak," kata Eko.
Editor : Ana Shofiana Syatiri
Source : megapolitan.kompas.comSetahun Jokowi-Basuki, PAD Pajak "Online" Capai Rp 17 Triliun
ustrasi layanan perpajakan | KONTAN/ Achmad Fauzi
Setahun Jokowi-Basuki, PAD Pajak "Online" Capai Rp 17 Triliun
Salah satu upaya pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk melakukan transparansi anggaran adalah dengan menerapkan pajak online.
Masih terbayang di benak saat Jokowi secara resmi meluncurkan penerapan sistem pajak online untuk wajib pajak di Jakarta. Jokowi percaya, sistem pajakonline dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Saat peluncuran pajak online, di Senayan City, pada Jumat (18/1/2013) lalu, Jokowi mengatakan, melalui penerapan sistem tersebut, akan terlihat sektor mana saja yang dapat memberikan kontribusi besar untuk pendapatan Jakarta.
Kepala Dinas Pelayanan Pajak (DPP) DKI Jakarta Iwan Setiawandi mengatakan, di satu tahun kepemimpinan Jokowi-Basuki, atau tepat pada posisi triwulan III, PAD dari pajak online telah meningkat. Hingga 31 September 2013, PAD dari pajak online telah mencapai 78 persen atau Rp 17,628 triliun dari target Rp 22,6 triliun.
"Angka ini meningkat hampir 21 persen pada periode yang sama tahun lalu," kata Iwan kepada Kompas.com, Rabu (16/10/2013) pagi ini.
Angka itu didapatkan dari sebanyak 3.400 wajib pajak yang terdiri dari para pelaku hiburan, parkir, restoran, dan hotel. Para wajib pajak itu sudah terhubung langsung dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai penyelenggara sistem online.
Kendati demikian, hingga akhir tahun ini, Iwan menargetkan 10.000 wajib pajak dapat terkoneksi dengan sistem online. Sebanyak 10.000 wajib pajak itu terdiri dari sekitar 8.000 restoran, 200 hotel bintang 4 dan 5, 600 kosan dan hotel bintang 3 ke bawah, dan 700 lokasi parkir. Semua lokasi ini akan diterapkan sistem online.
Ada beberapa kendala pelaksanaan pajak online ini. Beberapa wajib pajak justru masih menginginkan menggunakan pembayaran pajak secara manual. Mengapa demikian?
Iwan menjelaskan, mesin kasir yang tersedia di wajib pajak ada tiga jenis. Jenis pertama adalah mesin kasir yang sudah terhubung ke komputer dan internet. Sementara jenis kedua ialah mesin kasir yang tidak terhubung komputer dan internet dan jenis ketiga ialah kasir manual yang hanya menggunakan bon tulis tangan dan kalkulator.
Jenis pertama menjadi sasaran utama DPP DKI. Sebab, mereka sudah terhubung dengan komputer dan hanya perangkat lunaknya saja yang berbeda. Langkah selanjutnya adalah dengan menyamakan sistem dengan sistem CMS BRI. Beberapa wajib pajak yang sudah online pun terkadang mengalami gangguan karena sambungan internet mereka terputus sehingga pada akhir masa penerimaan, perlu kembali diadakan rekonsiliasi pencocokan data.
"Kendala lainnya adalah masalah sumber daya manusia (SDM) yang hanya sekitar 900 orang se-DKI. Sedangkan, kalau melihat kebutuhan, jumlah restoran, hotel, meningkat terus, idealnya kita harus punya 1.500 orang karena ketika BRI mengoneksikan jaringannya, harus ada petugas kita," ujar Iwan.
Sementara itu, bagi wajib pajak yang masih menggunakan kasir manual dan kertas, BRI akan membuat sistem yang sama, yakni X-Boks. Pemasangan bisa dilakukan BRI dengan biaya yang dibebankan kepada wajib pajak, tetapi bisa dicicil agar tidak membebani wajib pajak. Populasi wajib pajak yang menggunakan mesin kasir manual ini, kata Iwan, sangat banyak, hingga 5.000 wajib pajak lebih, misalnya saja warung dan rumah makan padang.
Selain itu, DPP DKI juga masih mencari alternatif lain wajib pajak dengan sistem manual. Alternatif lainnya ialah dengan skema cash register. Misalnya, wajib pajak membuka rekening BRI dan membayar pajak melalui transaksi di rekening BRI.
Hanya satu bank
Di samping hambatan wajib pajak, hingga saat ini, baru satu bank yang menerima pembayaran pajak online. Terkait permasalahan bank tersebut, kewenangan berada pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama telah memerintahkan pihak BPKD DKI untuk memprakarsa penambahan bank yang melayani pajakonline.
Menurut Iwan, satu hal yang menjadi penghambat bank belum bergabung melayani pembayaran pajak online ialah karena alasan transaction fee,sedangkan transaction fee yang dikenakan oleh BRI adalah Rp 1.500 per transaksi. Namun, sejauh ini, ia melihat tren pembayaran pajak online semakin baik dan meningkat.
Melalui pajak online, banyak keuntungan yang didapatkan. "Pembayaran melalui pajak online akan lebih transparan dan akuntabel, masyarakat bisa ikut mengawasi sisi perbankan dan masyarakat juga bisa melihat terbuka melaluicash management yang dibangun oleh bank. Wajib pajak juga lebih nyaman dalam melakukan transaksi, tidak ada lagi sengketa wajib pajak," kata Iwan.
Pelaksanaan sistem pajak online itu mulai dari sistem cash management BRI dihubungkan ke DPP DKI. Semua sistem dan mesin di kasir disediakan oleh BRI, tanpa menggunakan APBD. Namun, uang pembayaran pajak tersebut disalurkan melalui BRI ke Pemprov DKI. DPP DKI menerima pajak setiap tanggal 15 setiap bulan.
Sebelumnya, pajak dihitung berdasarkan self-assessment atau laporan manual yang dibuat wajib pajak. Sistem manual rawan manipulasi karena pengawasan tidak bisa maksimal. Namun demikian, setelah online, nantinya petugas pajak tetap melakukan pengawasan terhadap wajib pajak yang "nakal", misalnya mencabut listrik mesin kasir dan mengatakan kepada konsumen bahwa mesin rusak, atau transaksi besar tidak dilakukan melalui mesin kasir, dan kecurangan-kecurangan wajib pajak lainnya.
Petugas Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Kecamatan akan tetap bekerja untuk pengawasan. Melalui penerapan sistem online, pajak daerah dapat digenjot penerimaannya.
Source : megapolitan.kompas.com
Masih terbayang di benak saat Jokowi secara resmi meluncurkan penerapan sistem pajak online untuk wajib pajak di Jakarta. Jokowi percaya, sistem pajakonline dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Saat peluncuran pajak online, di Senayan City, pada Jumat (18/1/2013) lalu, Jokowi mengatakan, melalui penerapan sistem tersebut, akan terlihat sektor mana saja yang dapat memberikan kontribusi besar untuk pendapatan Jakarta.
Kepala Dinas Pelayanan Pajak (DPP) DKI Jakarta Iwan Setiawandi mengatakan, di satu tahun kepemimpinan Jokowi-Basuki, atau tepat pada posisi triwulan III, PAD dari pajak online telah meningkat. Hingga 31 September 2013, PAD dari pajak online telah mencapai 78 persen atau Rp 17,628 triliun dari target Rp 22,6 triliun.
"Angka ini meningkat hampir 21 persen pada periode yang sama tahun lalu," kata Iwan kepada Kompas.com, Rabu (16/10/2013) pagi ini.
Angka itu didapatkan dari sebanyak 3.400 wajib pajak yang terdiri dari para pelaku hiburan, parkir, restoran, dan hotel. Para wajib pajak itu sudah terhubung langsung dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai penyelenggara sistem online.
Kendati demikian, hingga akhir tahun ini, Iwan menargetkan 10.000 wajib pajak dapat terkoneksi dengan sistem online. Sebanyak 10.000 wajib pajak itu terdiri dari sekitar 8.000 restoran, 200 hotel bintang 4 dan 5, 600 kosan dan hotel bintang 3 ke bawah, dan 700 lokasi parkir. Semua lokasi ini akan diterapkan sistem online.
Ada beberapa kendala pelaksanaan pajak online ini. Beberapa wajib pajak justru masih menginginkan menggunakan pembayaran pajak secara manual. Mengapa demikian?
Iwan menjelaskan, mesin kasir yang tersedia di wajib pajak ada tiga jenis. Jenis pertama adalah mesin kasir yang sudah terhubung ke komputer dan internet. Sementara jenis kedua ialah mesin kasir yang tidak terhubung komputer dan internet dan jenis ketiga ialah kasir manual yang hanya menggunakan bon tulis tangan dan kalkulator.
Jenis pertama menjadi sasaran utama DPP DKI. Sebab, mereka sudah terhubung dengan komputer dan hanya perangkat lunaknya saja yang berbeda. Langkah selanjutnya adalah dengan menyamakan sistem dengan sistem CMS BRI. Beberapa wajib pajak yang sudah online pun terkadang mengalami gangguan karena sambungan internet mereka terputus sehingga pada akhir masa penerimaan, perlu kembali diadakan rekonsiliasi pencocokan data.
"Kendala lainnya adalah masalah sumber daya manusia (SDM) yang hanya sekitar 900 orang se-DKI. Sedangkan, kalau melihat kebutuhan, jumlah restoran, hotel, meningkat terus, idealnya kita harus punya 1.500 orang karena ketika BRI mengoneksikan jaringannya, harus ada petugas kita," ujar Iwan.
Sementara itu, bagi wajib pajak yang masih menggunakan kasir manual dan kertas, BRI akan membuat sistem yang sama, yakni X-Boks. Pemasangan bisa dilakukan BRI dengan biaya yang dibebankan kepada wajib pajak, tetapi bisa dicicil agar tidak membebani wajib pajak. Populasi wajib pajak yang menggunakan mesin kasir manual ini, kata Iwan, sangat banyak, hingga 5.000 wajib pajak lebih, misalnya saja warung dan rumah makan padang.
Selain itu, DPP DKI juga masih mencari alternatif lain wajib pajak dengan sistem manual. Alternatif lainnya ialah dengan skema cash register. Misalnya, wajib pajak membuka rekening BRI dan membayar pajak melalui transaksi di rekening BRI.
Hanya satu bank
Di samping hambatan wajib pajak, hingga saat ini, baru satu bank yang menerima pembayaran pajak online. Terkait permasalahan bank tersebut, kewenangan berada pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama telah memerintahkan pihak BPKD DKI untuk memprakarsa penambahan bank yang melayani pajakonline.
Menurut Iwan, satu hal yang menjadi penghambat bank belum bergabung melayani pembayaran pajak online ialah karena alasan transaction fee,sedangkan transaction fee yang dikenakan oleh BRI adalah Rp 1.500 per transaksi. Namun, sejauh ini, ia melihat tren pembayaran pajak online semakin baik dan meningkat.
Melalui pajak online, banyak keuntungan yang didapatkan. "Pembayaran melalui pajak online akan lebih transparan dan akuntabel, masyarakat bisa ikut mengawasi sisi perbankan dan masyarakat juga bisa melihat terbuka melaluicash management yang dibangun oleh bank. Wajib pajak juga lebih nyaman dalam melakukan transaksi, tidak ada lagi sengketa wajib pajak," kata Iwan.
Pelaksanaan sistem pajak online itu mulai dari sistem cash management BRI dihubungkan ke DPP DKI. Semua sistem dan mesin di kasir disediakan oleh BRI, tanpa menggunakan APBD. Namun, uang pembayaran pajak tersebut disalurkan melalui BRI ke Pemprov DKI. DPP DKI menerima pajak setiap tanggal 15 setiap bulan.
Sebelumnya, pajak dihitung berdasarkan self-assessment atau laporan manual yang dibuat wajib pajak. Sistem manual rawan manipulasi karena pengawasan tidak bisa maksimal. Namun demikian, setelah online, nantinya petugas pajak tetap melakukan pengawasan terhadap wajib pajak yang "nakal", misalnya mencabut listrik mesin kasir dan mengatakan kepada konsumen bahwa mesin rusak, atau transaksi besar tidak dilakukan melalui mesin kasir, dan kecurangan-kecurangan wajib pajak lainnya.
Petugas Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Kecamatan akan tetap bekerja untuk pengawasan. Melalui penerapan sistem online, pajak daerah dapat digenjot penerimaannya.
Source : megapolitan.kompas.com
Editor : Ana Shofiana Syatiri
Wednesday, November 13, 2013
Jokowi-Ahok Menjebak Polisi
Jokowi-Ahok Menjebak Polisi
Masih ramai sepertinya kasus penyadapan AS ke pemerintahan Indonesia, dan Jokowi serta Ahok jadi sasaran tembak oleh sebagian orang.
Pertanyaan saya, apa yang bisa dipelajari dari situasi tersebut?
Jawabannya adalah aktivitas spionase. Saya tidak akan mengangkat isu tersebut dalam tulisan ini sebab keterbatasan pengetahuan dan ketertarikan, saya ingin membahas kemungkinan peran serta spionase untuk memperbaharui Jakarta.
Pemda Jakarta sedang berusaha menggalakkan program transportasi masal, salah satu upayanya adalah melalui jalur bus khusus yang diplot agar steril dari kendaraan2 non Transjakarta. Ironisnya program itu kurang optimal sebab maraknya pengendara yang melanggar, maka dari itu sekarang diterapkan denda besar bagi para pelanggar.
Apa yang bisa membuat masyarakat yakin bahwa denda tersebut bisa mendisiplinkan para pengguna jalan sekaligus menegakkan hukum? Banyak yang pesimis dan skeptis, termasuk saya. Disinilah peran spionase dalam mendidik masyarakat dan menegakkan hukum.
Bagaimana cara nya? Mengadopsi kisah Jokowi yang diberhentikan polantas saat masih menjabat di Solo (tolong koreksi bila salah), maka timbullah ide ini.
1. Pemprov DKI menyediakan anggaran khusus yang bisa diambil dari anggaran operasional Gubernur/Wagub. Katakanah 1-2 miliar.
2. Anggaran tersebut digunakan untuk menyebar mata2 (katakanlah sebanyak 100 orang). Sebagian dari anggaran bisa digunakan untuk biaya perlengkapan kamera dan speaker mini yang akan menjadi perlengkapan para mata2.
3. Tugaskan para mata2 tersebut untuk melanggar jalur Transjakarta, selama jam kerja mereka, dan tugas utama mereka adalah menyuap saat ditilang, sebab ada kalkulasi komisi dari kuantitas penyuapan. Bila penyuapan gagal, si mata2 terpaksa harus pulang ke pos dan mengikuti proses hukum (nominal denda akan ditanggung pemprov). Bila penyuapan berhasil, maka si mata2 harus tetap mencari pelanggaran untuk menyuap.
4. Tapi harus dicamkan! Program ini bukan berarti Jokowi dan Ahok mendukung korupsi, melainkan untuk membantu proses bersih2 apparat kepolisian, sebab setiap penyuapan yang berhasil akan diunggah ke YouTube tanpa harus menutup2i identitas si penerima suap dan menutup2i wajah si polisi. Setiap kasus pun juga dilaporkan ke komisi disiplin.
5. Jalankanlah program ini selama kurang lebih 6 bulan untuk menggembleng mental para polantas.
Tujuan dari spionase ini adalah, menghilangkan tingkat kepercayaan pihak polantas terhadap pengguna jalan agar hukum bisa ditegakkan tanpa pandang bulu dan pandang dompet. Selama para polantas korup merasa tindak tanduk mereka aman di masyarakat, penegakkan hukum di jalan raya akan sulit terjadi, sebab tidak akan ada pelanggar yang bersedia di denda sebesar itu.
Efek dominonya adalah, jalur Transjakarta jadi steril da Jokowi-Ahok bisa konsentrasi ke masalah selanjutnya.
Salam kreativitas.
PS: Konsep ini adalah konsep jahat sebab bertujuan untuk memecah belah pihak kepolisian dari masyarakat. Tapi ini merupakan alternatif terakhir untuk menjunjung penegakkan hukum. Sebab tujuan penegakkan hukum bukan untuk bekerja sama dengan si pelanggar, melainkan menghukum.
Source :jakarta.kompasiana.com
20 Dubes Uni Eropa Beri Masukan ke Jokowi Soal Kemacetan
Jokowi dan Dubes Uni Eropa (Mulya Nurbilkis/detikcom)
20 Dubes Uni Eropa Beri Masukan ke Jokowi Soal Kemacetan
Jakarta - Gubernur DKI Jokowi bertemu 20 orang dubes
Uni Eropa di Hotel Pullman, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat. Para dubes memberikan solusi soal kemacetan di Jakarta.
"Ada yang menawarkan. Semuanya. Mereka juga merasa di Jakarta, mereka juga punya peran," ujar Jokowi usai acara, di Ruangan Menteng, Hotel Pullman, Selasa (12/11/2013).
Jokowi mengenakan jas hitam dan dasi merah. Pertemuan digelar tertutup. Perwakilan negara Uni Eropa antara lain Denmark, Jerman, dan Austria.
Menurut Jokowi, negara-negara di Uni Eropa memiliki banyak pengalaman mengatasi kemacetan lalu lintas. Negara-negara Uni Eropa juga memberikan pengalaman soal pembangunan subway dan MRT.
"Seperti kita nggak punya pengalaman subway, MRT. Kita anu-kan dengan Jepang. Kita yang mengendalikan. Kita betul-betul dapat transfer pengalaman yang baik, teknologi yang baik," tuturnya.
Dalam pertemuan itu, lanjut Jokowi, perwakilan dari Austria mengeluhkan tentang keruwetan di Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng.
"Ada yang mengeluhkan terlalu lamanya pesawat ngantre kalau naik dan turun. Tapi sudah saya jawab, bukan saya (yang berwenang)," kata Jokowi.
Source : news.detik.com
Tuesday, November 5, 2013
Terima Kasih Pak Jokowi, Sekarang Menduduki Lahan Negara Dapat Sertifikat
Terima Kasih Pak Jokowi, Sekarang Menduduki Lahan Negara Dapat Sertifikat
Kabar gembira itu akhirnya datang juga kepada para warga yang sudah mendiami lahan negara selama puluhan tahun. Salah satunya, di kampung Petogogan.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meresmikan penataan Kampung Deret di RW 05, Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Kamis (31/10/2013) siang.
Ketua RT 05, Petogogan, mengakui, bahwa lahan di situ pada mulanya adalah lahan negara. Para warga sudah mendiami lahan tersebut hingga 30 tahun. Dan, sekarang, kampung Petogogan, kampung yang lahannya merupakan lahan negara kini akan segera dijadikan sebagai proyek kampung deret berikutnya setelah kampung deret di Tanah Tinggi.
Ketua RW 05, Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Suroyo, mengakui, warga di kawasan yang akan ditata tinggal di lahan negara. Warga tersebut 30 tahun lalu merupakan pekerja salah satu pabrik yang ada di sekitar daerah itu. Seiring waktu berjalan, warga mulai beranak-pinak ditambah pendatang sehingga menjadikan daerah Petogogan menjadi permukiman kumuh padat penduduk.
Tidak hanya kampung deret saja yang diberikan, Suroyo juga meminta agar kampung deret yang menempati lahan negara 30 tahun tersebut juga dikasih sertifikat. ?Setelah ini kan sudah ditata, kita minta diberi sertifikasi lahan,? ujarnya kepada kompas.com di depan Gubernur DKI Joko Widodo saat peresmian penataan kampung deret teresbut pada Kamis (31/10/2013) siang.
Dan ternyata, permintaan dari para warga Petogogan yang diwakili oleh Suroyo selaku ketua RT ini dikabulkan oleh Pak Jokowi, Gubernur DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo siap memenuhi keinginan warga RW 05 Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, untuk memberikan sertifikat tanah bagi warga di sana. Sertifikat tersebut akan diberikan kepada warga setelah penataan kampung selesai.
?Setelah (penataan) ini, baru akan masuk ke sana (pemberian sertifikat). Itu step berikutnya,? ujar Jokowi setelah meresmikan pembangunan kampung deret di Petogogan, Kamis (31/10/2013).
Alhamdulillah, pak Jokowi memang baik hati kepada warganya. Menduduki lahan negara selama 30 tahun bisa dapat sertifikat. Sungguh sebuah kemurahan yang luar biasa. Semoga daerah lain di Jakarta menyusul.
Yang penting, lahan tersebut milik negara, bukan milik swasta seperti Pendongkelan dan bukan tempat air seperti Waduk Pluit. Silahkan para warga meng-klaim sudah menduduki lahan pemukiman penduduk selama 30 tahun, nanti tinggal minta ke pak Gubernur agar dibuatkan kampung deret, sekaligus diterbitkan pula sertifikatnya.
Semoga di tempat-tempat lain di Jakarta bisa segera menyusul. Dapat hak milik, tanah gratis, rumah gratis, sungguh asyik sekali.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meresmikan penataan Kampung Deret di RW 05, Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Kamis (31/10/2013) siang.
Ketua RT 05, Petogogan, mengakui, bahwa lahan di situ pada mulanya adalah lahan negara. Para warga sudah mendiami lahan tersebut hingga 30 tahun. Dan, sekarang, kampung Petogogan, kampung yang lahannya merupakan lahan negara kini akan segera dijadikan sebagai proyek kampung deret berikutnya setelah kampung deret di Tanah Tinggi.
Ketua RW 05, Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Suroyo, mengakui, warga di kawasan yang akan ditata tinggal di lahan negara. Warga tersebut 30 tahun lalu merupakan pekerja salah satu pabrik yang ada di sekitar daerah itu. Seiring waktu berjalan, warga mulai beranak-pinak ditambah pendatang sehingga menjadikan daerah Petogogan menjadi permukiman kumuh padat penduduk.
Tidak hanya kampung deret saja yang diberikan, Suroyo juga meminta agar kampung deret yang menempati lahan negara 30 tahun tersebut juga dikasih sertifikat. ?Setelah ini kan sudah ditata, kita minta diberi sertifikasi lahan,? ujarnya kepada kompas.com di depan Gubernur DKI Joko Widodo saat peresmian penataan kampung deret teresbut pada Kamis (31/10/2013) siang.
Dan ternyata, permintaan dari para warga Petogogan yang diwakili oleh Suroyo selaku ketua RT ini dikabulkan oleh Pak Jokowi, Gubernur DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo siap memenuhi keinginan warga RW 05 Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, untuk memberikan sertifikat tanah bagi warga di sana. Sertifikat tersebut akan diberikan kepada warga setelah penataan kampung selesai.
?Setelah (penataan) ini, baru akan masuk ke sana (pemberian sertifikat). Itu step berikutnya,? ujar Jokowi setelah meresmikan pembangunan kampung deret di Petogogan, Kamis (31/10/2013).
Alhamdulillah, pak Jokowi memang baik hati kepada warganya. Menduduki lahan negara selama 30 tahun bisa dapat sertifikat. Sungguh sebuah kemurahan yang luar biasa. Semoga daerah lain di Jakarta menyusul.
Yang penting, lahan tersebut milik negara, bukan milik swasta seperti Pendongkelan dan bukan tempat air seperti Waduk Pluit. Silahkan para warga meng-klaim sudah menduduki lahan pemukiman penduduk selama 30 tahun, nanti tinggal minta ke pak Gubernur agar dibuatkan kampung deret, sekaligus diterbitkan pula sertifikatnya.
Semoga di tempat-tempat lain di Jakarta bisa segera menyusul. Dapat hak milik, tanah gratis, rumah gratis, sungguh asyik sekali.
Source : FB Rakyat Bersatu Mendukung Jokowi Presiden Ri 2014
Friday, November 1, 2013
Ada yang Baru di Waduk Pluit
Suasana sisi barat Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara | Kompas.com/ Robertus Belarminus
Ada yang Baru di Waduk Pluit
Ada yang baru di Waduk Pluit. Minggu (27/10/2013) siang tadi, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meresmikan sebuah panggung teater terbuka atau yang biasa disebut amfiteater di sisi sebelah barat waduk.
Amfiteater itu berbentuk setengah lingkaran menghadap ke waduk. Jika berjalan dari arah taman, terdapat tiga undakan berbahan paving blok yang diperuntukkan bagi penonton hingga berujung pada sebuah panggung berlantai rata. Di tempat itulah penonton dapat menyaksikan beragam pertunjukan kesenian yang diadakan.
Di belakang panggung, tidak langsung bersentuhan dengan waduk, terdapatjogging track yang memiliki ketinggian lebih rendah dari panggung, tapi setara dengan permukaan waduk. Suasana sekitar amfiteater itu dipastikan akan rindang. Pasalnya, terdapat beberapa pohon peneduh, meski saat ini, pohon belum tumbuh sempurna.
Seusai peresmian, Jokowi mengungkapkan rencana jangka panjang atas kawasan itu, yakni sebagai daerah tangkapan air sekaligus ruang aktivitas masyarakat. Keduanya bisa dilakukan beriringan.
"Sebuah taman tanpa ada kegiatan, jiwanya itu hilang. Jadi waduk tidak hanya untuk tampung air, tapi juga rekreasi dan lainnya," ujar Jokowi.
Saat ini, lanjut Jokowi, Pemerintah Provinsi DKI memfokuskan pekerjaan pengadaan ruang terbuka hijau di Ibu Kota pada dua tempat, yakni di Waduk Pluit, serta Waduk Ria Rio, Jakarta Timur. Ke depan, dia pun berjanji akan menambahnya.
"Paling ideal di atas 30 persen. Tapi kan mencari lahan seluas itu di Jakarta tidak gampang. Yang jelas target kita ya segitu (30 persen)," ujarnya.
Waduk Pluit memiliki empat sisi. Sisi timur, utara, dan selatan sebagian masih berupa permukiman kumuh dan sebagian lainnya telah bersih. Hanya sisi di barat yang sejauh ini sudah ditata. Di sana sudah terdapat taman dengan rumput dan pohon serta bangku taman yang diletakkan di bawah pohon rindang.
Jokowi memperkirakan, dari total penataan kawasan waduk, pembangunan ruang terbuka hijau itu baru mencapai 10 persen. Sisanya, lanjut Jokowi, pihaknya tengah menunggu rampungnya pembangunan rumah susun di Marunda dan Muara Baru.
Jika rusun rampung, warga sekitar waduk akan direlokasi, dan penataan baru dapat dilakukan.
Editor : Bambang Priyo Jatmiko
Sumber: megapolitan.kompas.com
Thursday, October 31, 2013
Sutan Bhatoegana Memuji Jokowi Ahok Setahun Memerintah
Sutan Bhatoegana Memuji Jokowi Ahok Setahun Memerintah
Biasanya nyinyir, tetapi setelah setahun kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Jokowi dan Wakilnya Ahok, dinilai positif oleh Ketua Komisi VII DPR RI, Sutan Bhatoegana. Politisi Partai Demokrat itu mengungkapkan, yang paling patut diapresiasi yakni bagaimana Jokowi serta Ahok melakukan penataan waduk di DKI.
"Bayangkan saja, puluhan tahun itu waduk tidak dikeruk, dibiarkan begitu saja. Malah orang kira itu daratan, enggak taunya waduk," ujar Sutan seusai kunjungan kerja ke Pemprov Jakarta pada Senin malam.
Sutan datang bersama 14 anggota Komisi VII DPR, meninjau beberapa proyek pembangunan Pemprov DKI. Salah satu titik yang dikunjungi adalah Waduk Ria Rio yang berada di Pulomas, Pulogadung, Jakarta Timur. Sutan menilai satu tahun kepemimpinan Jokowi, seluruh program berjalan lancar.
Beberapa yang menjadi sorotan, penataan PKL di Pasar Tanah Abang, Pasar Jatinegara, Pasar Minggu, dan lain- lain. Tidak hanya itu, pembukaan ruang terbuka hijau sebagai ruang beraktivitas masyarakat pun menjadi salah satu program yang mendapatkan "tinta biru" bagi diri Sutan secara personal.
Sutan pun turut mengapresiasi positif langkah Jokowi membeli monyet-monyet yang dipekerjakan untuk atraksi topeng monyet. "Di agama saja dikatakan, jangan kau menyakiti hewan. Nah, si Jokowi melakukan itu. Dikasih pekerjaan pula pawangnya. Yang kecil-kecil begini yang saya bilang sangat baik," pujinya.
Kendati mendapat rapor baik, Sutan menyatakan bahwa untuk menilai kinerja kepemimpinan tidak dapat dinilai dari satu tahun masa jabatan saja. Ia berharap, di tahun mendatang, Jokowi tetap mengeluarkan gebrakan-gebrakannya dalam pembangunan Ibu Kota.
Salam
Source : FB Rakyat Bersatu Mendukung Jokowi Presiden Ri 2014
