Showing posts with label Fenomena. Show all posts
Showing posts with label Fenomena. Show all posts
Monday, February 24, 2014
Jokowi dan Gubernur NTT Bahas Peternakan Sapi
Hari Minggu ini, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo kedatangan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Frans Lebu Raya yang bertamu ke rumah dinasnya. Keduanya membahas kerja sama terkait peternakan sapi untuk suplai daging bagi warga Jakarta.
Friday, February 21, 2014
Tgl 20 Oktober 2014 : Pelantikan wapres dan Presiden Terpilih JOKOWI.
Tgl 20 Oktober 2014 : Pelantikan wapres dan Presiden Terpilih JOKOWI.
Setujukah Teman-teman JPK dengan Jadwal di bawah ini?? berikan komen ataupun Like nya yang banyak.
Jadwal Tahapan Pemilu 2014 :
Pemilu Legislatif :
1. Tgl 16 Maret - 05 April : Masa Kampanye
2. Tgl 06 - 08 April : Masa Tenang
3. Tgl 09 April : Pemungutan Suara
4. Tgl 07 - 09 Mei : Penetapan Hasil Pemilu Nasional
5. Tgl 11 - 17 Mei : Penetapan Perolehan Kursi & Calon terpilih Anggota DPR dan DPD
6. Bln Juli - Oktober : Pengucapan Sumpah Janji
Pemilu Pres & Wapres :
1. Tgl 16 - 13 Mei : Penetapan DPT Nasional
2. Tgl 10 - 16 Mei : Pendaftaran Paslon
3. Tgl 05 - 09 Juni : Penetapan Paslon
4. Tgl 14 Juni - 05 Juli : Masa Kampanye
5. Tgl 06 - 08 Juli : Masa Tenang
6. Tgl 09 Juli : Pemungutan Suara
7. Tgl 26 - 28 Juli : Penetapan Hasil Pemilu
8. Tgl 29 - 31 Juli : Pengajuan Gugatan Perselisihan Pemilu
9. Tgl 02 - 13 Agust : Penetapan Hasil Pemilu Pasca. Putusan MK
10. Tgl 15 - 24 Agust : Kampanye Putaran II
11. Tgl 09 Sept : Pemungutan Suara Putara II
12. Tgl 26 - 27 Sept : Penetapan Hasil Pemilu Putaran II
13. Tgl 27 - 29 Sept : Pengajuan Gugatan Perselisihan Pemilu Putaran II
14. Tgl 09 Okt : Penetapan Hasil Pemilu Pasca Putusan MK
15. Tgl 20 Oktober 2014 : Pelantikan wapres dan Presiden Terpilih JOKOWI.
Source : FB Cakrawa Wala
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1410054992580479&set=gm.249788538537783&type=1&theater
Thursday, February 20, 2014
Tanpa menjadi presiden pun, Jokowi saat ini sudah bertindak layaknya seorang presiden
"Tanpa menjadi presiden pun, Jokowi saat ini sudah bertindak layaknya seorang presiden"
Ketika Indonesia yang semakin terpuruk seperti sekarang ini, semakin terasa kebutuhan untuk menjadikan Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia.
Sebagai Gubernur Jakarta, posisinya masih belum cukup kuat, DPRD masih bisa menyandera anggaran yang dia usulkan, menteri-menteri dan pejabat tinggi masih bisa menekan Jokowi untuk menyetujui proyek-proyek tertentu yang penuh korupsi.
Tanpa menjadi presiden pun, Jokowi saat ini sudah bertindak layaknya seorang presiden, dia yang turun langsung menenangkan rakyatnya, dia dengan ksatria mengakui permasalahan dan akan menyelesaikannya tanpa menyalahkan musuh legislatif dan pendahulunya, dia yang memulai program yang mirip welfare state, duta-duta besar dan media asing menemuinya seolah dialah de facto presiden Indonesia.
Kalau tidak ada force majeure, Jokowi sudah hampir pasti menjadi presiden Indonesia 2014. Rakyat sudah menyebutnya presiden bahkan saat ini, dan rakyat menginginkannya jadi presiden bukan semata karena mereka menyukainya, tapi mereka tahu nasib mereka dan anak-anak mereka akan bisa berubah kalau Jokowi jadi presiden dan mereka tidak mau menunggu 2019, 2014 pun sudah terlalu lama.
Takdir Jokowi sudah terpatri, dengan wajah jeleknya, dengan kurus keringnya, dengan Kromo Englishnya, dia dibebani jaman dengan tugas maha berat mengentaskan bangsa yang sudah mulai gila itu agar menjadi waras lagi. Meringankan beban para miskin yang mencintainya dengan pendidikan dan kesehatan inklusif, dan meretas jalan bagi generasi berikutnya agar setara dengan negara-negara maju. Memimpin 17 ribu pulau dengan 240 juta permasalahan yang bertubi-tubi agar segera menjadi negeri yang nyaman ditinggali.
Jokowi, dia bukan satria piningit atau ratu adil, dia hanya rakyat jelata Jawa yang dicintai dari Aceh sampai Papua, yang sangat berbeda dari raja-raja Jawa sebelumnya. Tanpa menjadi raja, dia sudah menjadi raja. Dengan menjadi rakyat jelata, dia akan menjadi presiden Indonesia.
Source : FB Bayu Saylendra
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=749880748356227&set=gm.249516585231645&type=1&theater
Sinyal Mega Restui Pencapresan Jokowi Kembali Menguat
Sinyal Mega Restui Pencapresan Jokowi Kembali Menguat
Jakarta - Skenario duet Mega-Jokowi diprediksi kalah di Pilpres 2014. Kabarnya Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mulai realistis dan mulai legowo mendukung pencapresan Jokowi.
Informasi yang beredar dari para petinggi partai yang tidak mau disebutkan namanya, nama Jokowi kian moncer dan solid untuk dicalonkan. PDIP tinggal menunggu waktu yang tepat untuk mengumumkan secara resmi pencapresan mantan wali kota Solo itu.
Selain itu hampir sebagian besar senior dan petinggi partai, semakin serius mempersiapkan Jokowi sebagai capres. Dalam berbagai rapat internal, selalu yang disimulasikan adalah bagaimana soal pencapresan Jokowi dan partai-partai yang akan bermitra dalam koalisi.
Kalangan PDIP Pro Jokowi (Projo) mengaku mendapatkan informasi yang sama. Saat ini, menurut Projo, isu sudah bergeser ke waktu deklarasi dan siapa cawapres Jokowi.
"Hak dan mekanisme pencapresan dari PDI Perjuangan adalah wewenang penuh ketua umum. Soal pilihan waktu sebelum pileg, juga merupakan strategi dan hak ketua umum. Seluruh kader partai pasti menghormati dan mendukung keputusan ketua umum," ujar Budi Arie Setiadi, Koordinator Nasional PDIP Projo, dalam siaran pers, Kamis (20/2/2014).
Lantas apakah PDIP pasti akan mencapreskan Jokowi? Menurut Budi, di sebuah acara di Banyumas Ketua umum PDIP Megawati Soekarnoputri sudah menegaskan bahwa PDIP harus menang besar dalam pemilu 2014. Dan kemenangan besar hanya bisa diraih bila PDIP mampu menjadi tumpuan aspirasi rakyat termasuk soal capres.
"Sepuluh tahun terakhir pemerintahan berjalan kurang efektif. Kemenangan dalam pileg 2014 dengan kursi parlemen yang signifikan, merupakan keniscayaan bagi berlangsungnya pemerintahan yang efektif," jelas mantan Kepala Balitbang PDIP DKI ini.
Semangat itulah yang diyakininya bakal membuat Mega bulat mendukung Jokowi. "Bu Mega pasti akan membuat keputusan terbaik buat bangsa dan rakyat. Beliau punya pengalaman mengelola negara dan pemerintahan. Dukungan parlemen yang signifikan sangat penting bagi pemerintahan dalam melaksanakan program pro rakyat," jelas mantan aktivis UI 98 ini.
Source : detik.com
Jokowi: Salaman dengan Rakyat Jangan Cuma Mau Pemilu
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (dua kanan) bersama dengan Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan (tengah), dan Wali Kota Bogor terpilih Bima Arya (kiri) menghadiri acara
Jokowi: Salaman dengan Rakyat Jangan Cuma Mau Pemilu
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan, seorang pemimpin tidak akan bisa merumuskan kebijakan yang dapat mengakomodasi kepentingan rakyat jika ia tidak pernah berhubungan langsung dengan rakyatnya. Karena itulah, Jokowi menegaskan bahwa seorang pemimpin harus sesering mungkin terjun ke masyarakat.
"Gimana mau merasakan penderitaan rakyat kalau kita enggak pernah ketemu dengan mereka. Bersentuhan kulit aja enggak pernah, salaman aja enggak pernah, salaman kalau mau pemilu. Gimana mau merumuskan kebijakan," katanya saat menjadi pembicara dalam acara Menuju Good Governance: Reformasi Birokrasi dan Peran Mahasiswa di Universitas Paramadina, Jakarta, Rabu (19/2/2014).
Jokowi mengatakan, dengan sering terjun ke tengah masyarakat, seorang pemimpin akan mengetahui permasalahan nyata yang terjadi. Ia mencontohkan program-program pendidikan gratis yang hanya berkutat pada biaya sekolah dan buku. Padahal, menurutnya, terkadang banyak kepala keluarga yang enggan menyekolahkan anaknya karena tidak mampu membeli sepatu dan seragam.
"Itu yang secara detail tidak dilihat pemimpin kita, karena apa? Mereka tidak pernah ke lapangan. Mereka tidak pernah melihat permasalahan secara konkret," ujar Jokowi.
Dia menyebutkan, dengan sering melakukan kunjungan ke tengah masyarakat, seorang pemimpin dapat melakukan management control dari kebijakan yang telah dirumuskannya. Menurutnya, salah satu kelemahan yang sering terjadi di dalam sistem pemerintahan di Indonesia, baik di lingkup kota/kabupaten, provinsi, maupun pusat, adalah kurangnya melakukan manajemen pengawasan.
Dalam kesempatan itu, Jokowi menceritakan pengalamannya saat melakukan kunjungan ke salah satu kantor kelurahan di Jakarta. Saat itu, Jokowi tiba pukul 07.00 dan belum ada satu pun petugas kelurahan yang datang. "Saya minta pintunya dibuka, tapi pada bingung cari kuncinya di mana. Saya akhirnya nunggu sampai jam 08.15, yang datang cuma tiga orang. Gimana mau melayani masyarakat?" ujar Jokowi. Jokowi juga minta camat dan lurah untuk sering ke lapangan sehingga warga mengetahui sosok pimpinan pemerintah di wilayahnya.
Dalam acara tersebut, Jokowi didaulat menjadi pembicara pertama. Pembicara lain yang turut hadir adalah Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan, Wali Kota Bogor terpilih Bima Arya, dan staf ahli Kementerian Pekerjaan Umum Rusdianto.
Source : megapolitan.kompas.com
Tuesday, February 18, 2014
"Rakyat Menunggu Kepastian soal Jokowi"
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan didesak untuk segera memperjelas status Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon presiden yang akan diusung. Keputusan menjadikan Jokowi sebagai capres dipastikan akan menggerakkan suara pemilih untuk mendukung PDI-P dalam Pemilu Legislatif 2014. "Rakyat menghendaki ada kepastian soal Jokowi. Sebagai pengurus partai, saya tunduk dengan aturan partai, tapi secara pribadi saya menilai idealnya disampaikan sebelum pileg," kata Ketua DPP PDI-P Komaruddin Watubun, saat dihubungi, Senin (17/2/2014).
Ia mengungkapkan, berdasarkan kegiatan yang dilakukan di daerah pemilihannya di Papua, popularitas Jokowi bahkan sampai ke pelosok Papua. Namun begitu, masyarakat setempat baru akan mendukung PDI-P ketika partai tersebut mengusung Jokowi sebagai capresnya. Masyarakat Papua, kata Komarudin, sangat menginginkan memiliki pemimpin seperti Jokowi. Ia menegaskan, antusiasme masyarakat di Papua tak luntur meski Jokowi digempur dengan berbagai berita miring, termasuk saat dinilai gagal memimpin Jakarta karena tak kunjung bebas dari masalah banjir dan kemacetan lalu lintas.
"Tanpa bermaksud mengganggu konsentrasi Ibu (Megawati Soekarnoputri), ini ada dukungan, tapi mereka mau dukung kalau PDI-P ngusung Jokowi. Ini bukan kata saya, tapi ini hasil bertemu dengan rakyat," pungkasnya. Seperti diberitakan, elektabilitas Jokowi sebagai capres selalu teratas berdasarkan hasil survei berbagai lembaga survei, relatif jauh di atas elektabilitas Megawati. Namun, Jokowi tak pernah mau berkomentar mengenai pencapresan dengan alasan fokus pada pekerjaan sebagai Gubernur. PDI-P mengaku memasukkan Jokowi dalam skenario menghadapi Pilpres 2014.
Skenario pertama, jika mereka berhasil melewati ambang batas pencalonan presiden-wakil presiden, sudah ada dua nama di internal yang akan dipasangkan sebagai capres dan cawapres, yakni Megawati Soekarnoputri dan Jokowi. Skenario kedua, jika suara PDI-P di Pemilu Legislatif 2014 tidak cukup untuk mengusung pasangan capres-cawapres sendiri, Jokowi akan dipasangkan dengan cawapres dari partai koalisi. Karena itu, PDI-P baru akan memutuskan pencapresan setelah pileg.
Source : nasional.kompas.com
"Melobi Megawati Harus Pakai Hati, Bukan Intimidasi..."
"Melobi Megawati Harus Pakai Hati, Bukan Intimidasi..."
Dukungan kuat yang tercermin dari survei untuk pengusungan Joko Widodo diusung sebagai calon presiden dan belum juga adanya keputusan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, menjadi polemik yang terus menghangat. Seiring polemik itu, desakan untuk PDI-P segera membuat keputusan soal pecalonan itu pun semakin kencang.
Politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari pun angkat suara soal hal ini. Bagi Eva, semua pihak berhak menyampaikan aspirasi. Menurut dia, gelombang aspirasi itu merupakan wujud dari tingginya kualitas demokrasi di PDI-P.
"Tetapi tentu ada batasan-batasan karena kebebasan berpendapat tidak boleh membatasi hak orang lain, terutama agar demokrasi itu jadi berkualitas," kata Eva, Senin (17/2/2014) malam. Anggota Komisi III DPR ini mengatakan keinginan kuat untuk mengusung Jokowi tetap harus menggunakan argumentasi yang rasional.
Eva mengingatkan, kalaupun Jokowi akan diusung menjadi calon presiden maka hal itu harus dilakukan lewat PDI-P yang merupakan partai politik tempat dia bernaung. Pencalonan presiden pun menurut UU Pemilu Presiden hanya dapat melalui jalur partai politik.
Soal mekanisme di internal PDI-P, Eva mengatakan keputusan soal pencalonan presiden berada di tangan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum partai adalah berdasarkan amanat kongres. Amanat itu menyatakan mekanisme penentuan calon presiden PDI-P merupakan hak prerogatif Ketua Umum PDI-P.
"Ada etika berekspresi, tetap memajukan rasionalitas, bukan emosi kata hati yang kalau dipaksakan justru akan berdampak kontra-produktif bagi goal-nya aspirasi itu sendiri," tegas Eva. Ia melanjutkan, semua aspirasi dari eksternal pun harus ditampung untuk kemudian dikanalisasi ke PDI-P dan Megawati.
Eva yakin, Megawati akan mempertimbangkan semua masukan dan mengambil keputusan tepat demi kebaikan PDI-P dan bangsa, bukan demi kebaikan pribadi atau individu. ""Sampaikan aspirasi secara cerdas dan santun. Seni dalam lobi ke Ketum (Megawati) adalah dengan mengambil hati, bukan intimidasi," pungkasnya.
Seperti diberitakan, dorongan agar PDI-P mengusung Jokowi sebagai capres terus membesar. Dukungan itu berasal dari dalam dan luar PDI-P. Sejumlah pihak percaya jika penetapan Jokowi sebagai capres akan memengaruhi perolehan suara PDI-P secara signifikan.
Elektabilitas Jokowi sebagai capres memang selalu teratas berdasarkan hasil survei berbagai lembaga survei, relatif jauh di atas elektabilitas Megawati. Namun, Jokowi tak pernah mau berkomentar mengenai pencapresan dengan alasan fokus pada pekerjaan sebagai Gubernur DKI Jakarta.
PDI-P mengaku memasukkan Jokowi dalam beberapa skenario menghadapi Pilpres 2014. Skenario pertama, jika mereka berhasil melewati ambang batas pencalonan presiden-wakil presiden, sudah ada dua nama di internal yang akan dipasangkan sebagai capres dan cawapres, yakni Megawati Soekarnoputri dan Jokowi.
Skenario kedua, jika suara PDI-P di Pemilu Legislatif 2014 tidak cukup untuk mengusung pasangan capres-cawapres sendiri, Jokowi akan dipasangkan dengan cawapres dari partai koalisi. Karena itu, PDI-P diperkirakan baru akan memutuskan pencapresan setelah pileg.
Source : nasional.kompas.com
Arbi Sanit: PDI-P Terlalu Takut dengan Megawati, Jokowi Hanya Dipermainkan
Arbi Sanit: PDI-P Terlalu Takut dengan Megawati, Jokowi Hanya Dipermainkan
Sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang selalu menunggu restu Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, termasuk dalam menentukan calon presiden, kembali menuai kritik. Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Arbi Sanit menilai dengan budaya itu PDI-P hanya akan mempermainkan Jokowi.
"Jokowi hanya akan dimakan partai. Kejujuran Jokowi hanya akan dimainkan partai apalagi kalau PDI-P diisi oleh orang-orang seperti serkarang yang konservatif dan terlalu takut dengan Mega," ujar Arbi dalam diskusi di Jakarta, Minggu (16/2/2014).
Menurut Arbi, budaya PDI-P yang selalu bergantung kepada Megawati hanya akan merusak partai. Kalau pun Jokowi diusung PDI-P sebagai capres, kata Arbi, tetap saja pengaruh Megawati akan sangat kuat. Jokowi, ulang dia, hanya akan dijadikan "permainan" partai politik.
"Sekarang politik kekeluargaan itu sudah nggak zaman, sudah zaman batu! Saatnya partai politik bertarung dalam iklim demokrasi kompetisi," kata Arbi. Menurutnya, hal yang paling patut diperjuangkan adalah sistem presidensialis murni.
Sistem ini, lanjut Arbi, mensyaratkan penyederhanaan jumlah partai politik menjadi dua yakni partai oposisi dan partai pendukung pemerintah. Arbi menyinggung posisi PDI-P saat ini yang mengaku sebagai partai oposisi padahal oposisi sama sekali tidak diatur undang-undang. "Namanya, oposisi jadi-jadian. Kalau Jokowi terpilih maka ini jadi PR Jokowi yang paling berat," ujar dia.
Menjawab kritik Arbi, Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menyatakan sikap partainya sudah cukup demokratis dalam menentukan capres mendatang. Hasto menilai kritik Arbi lahir karena dia tidak mengetahui proses internal yang terjadi. Partainya, kata Hasto, menyerahkan soal capres kepada Megawati karena ketua umum partainya itu dianggap jeli melihat karakter pemimpin.
Source : nasional.kompas.com
Sunday, February 16, 2014
Relawan Deklarasikan Jokowi sebagai Capres
Puluhan orang yang tergabung dalam Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) melakukan aksi penggalangan dukungan bagi Gubernur DKI Jakarta itu agar maju sebagai calon presiden pada Pemilu 2014 mendatang di kawasan Bunderan Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2014).
Lagu Padamu Negeri berkumandang di kawasan Bunderan Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2014) pagi. Puluhan orang berkaus putih bergambar wajah Joko Widodo atau Jokowi, Gubernur DKI Jakarta, berkerumun tepat di depan Hotel Grand Hyatt.
Dengan alat pengeras suara, mereka memutar lagu-lagu bernuansa kemerdekaan. Tiba-tiba, seorang dari mereka maju ke tengah kerumunan orang-orang yang mengenakan kaus bergambar Jokowi itu. Dengan bantuan alat pengeras suara, orang itu, yang belakangan diketahui merupakan bagian dari Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP,) mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta itu sebagai calon presiden pada pemilu 2014 mendatang.
"Kami, rakyat Indonesia, dengan ini menyatakan Haji Joko Widodo sebagai calon Presiden Republik Indonesia ketujuh. Hal-hal mengenai penetapan sesuai dengan Undang-undang, dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya," kata Direktur Bara JP, Handoko Putro, saat membacakan Deklarasi Rakyat Indonesia. Tak ayal, deklarasi bak proklamasi itu membuat warga yang tengah menikmati acara Hari Bebas Kendaraan (Car Free Day) berhenti sejenak.
Di seberang lokasi deklarasi itu atau tepatnya di tepi kolam Bunderan Hotel Indonesia, sejumlah orang membentangkan spanduk berisi dukungan agar mantan Wali Kota Solo itu maju sebagai calon presiden.
Handoko mengatakan, deklarasi itu merupakan final kegiatan penggalangan dukungan Jokowi sebagai presiden yang dilakukan relawan Bara JP. Sebelumnya, aksi penggalangan dukungan dilakukan dengan cara mengumpulkan tandatangan warga setiap minggunya saat kegiatan Car Free Day.
Tak hanya di Jakarta, aksi pengumpulan tanda tangan itu juga dilakukan di sejumlah provinsi di Indonesia.
Koordinator Aksi Bara JP Ferdinan Hutahaean mengatakan, deklarasi itu dilakukan untuk mendesak agar partai pengusung Jokowi pada Pilgub DKI 2012 lalu, PDI Perjuangan, segera mencalonkannya sebagai capres. Bahkan, menurutnya, sebaiknya pengusungan Jokowi sebagai capres sebaiknya dilakukan sebelum pelaksanaan Pemilu Legislatif yang jatuh pada 9 April 2014 mendatang.
| Penulis | : Dani Prabowo |
| Editor | : Egidius Patnistik Source : megapolitan.kompas.com |
Ormas Pendukung Jokowi Bekerja Sendiri Tak Berafiliasi dengan Ormas Lainnya
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo saat meninjau Kampung Sawah Jakarta Timur
Ormas Pendukung Jokowi Bekerja Sendiri Tak Berafiliasi dengan Ormas Lainnya
JAKARTA - Banyaknya ormas pendukung Jokowi menimbulkan pertanyaan apakah memang mereka bekerja bersama-sama atau terpisah.
Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) menuturkan bahwa mereka memang bergerak sendiri-sendiri karena memang mereka terlepas dari organisasi manapun.
"Kami bekerja sendiri, tidak ada afiliasi dengan organisasi pendukung Jokowi lainnya, kami juga tidak mengharapkan imbalan politik jika Pak Jokowi maju terpilih sebagai presiden," kata Ferdinand Hutahean, Wakil Ketua Komnas Posko Jokowi Bara JP, di Jakarta, Minggu (16/2/2014).
Ferdinad mengakui Jokowi tidak pernah bertemu dengan mereka. Mereka pun tidak memiliki kedekatan dengan PDI-P, partai yang menaungi Jokowi.
"Kami nggak pernah bertemu dengan Jokowi, begitupun dengan partainya," katanya.
Mereka pun mengaku tidak dibiayai oleh kepentingan politik manapun. Semua simpatisan ini bekerja secara swadaya dengan keikhlasan mendukung pemimpin yang lebih baik bagi masa depan.
"Kami ikhlas saja karena melihat sosok Jokowi dibutuhkan bangsa ini," katanya.
Seperti diketahui, ada berbagai ormas yang mendukung pencalonan Jokowi sebagai presiden. Seperti diantaranya Kebangkitan Indonesia Baru (KIB), Seknas Jokowi & Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP). Ketiga organisasi ini memiliki struktur yang terpisah antar satu sama lain.
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Arif Wicaksono
Source : tribunnews.com
Gerakan Masyarakat KIB Desak Jokowi Maju Capres
Danang Setiaji Prabowo Minggu, 16 Februari 2014 08:58 WIB
Gerakan Masyarakat KIB Desak Jokowi Maju Capres
JAKARTA - Gerakan masyarakat yang menamakan Kebangkitan Indonesia Baru (KIB) mengadakan long march dari Bundaran HI menuju rumah dinas Gubernur DKI Jakarta Jokowi untuk mendesak politisi PDI Perjuangan tersebut maju sebagai calon Presiden 2014.
Ketua panitia Deklarasi KIB, Asikin Kartin, mengatakan ide gerakan tersebut berasal dari masyarakat daerah yang meminta untuk dinaungi dalam satu kegiatan independen yang mendorong Jokowi maju sebagai calon orang nomor satu di Indonesia.
"Ketakutan teman-teman di daerah, Jokowi tidak masuk capres. Kami ingin buat kebangkitan Indonesia baru. Kami ingin membuat satu pernyataan, datang ke tempat Jokowi untuk memintanya menjadi capres," kata Asikin saat ditemui Tribun, Minggu (16/2/2014).
Mengenai alasan mengusung Jokowi untuk menjadi capres, Asikin menjelaskan pihaknya melihat dari prestasi dan cara kerja mantan Walikota Solo tersebut. Menurutnya Jokowi mempunyai keinginan untuk melakukan sesuatu kepada masyarakat Indonesia.
"Kami lihat secara keseluruhan, beliau ini untuk jadi capres. Dari cara kerja dan prestasinya, dia punya keinginan untuk masyarakat Indonesia semua," tukasnya.
Source : tribunnews.com
Bara JP: Jokowi Mampu Atasi Persoalan Lebih Luas
Bara JP: Jokowi Mampu Atasi Persoalan Lebih Luas
JAKARTA- Jika Jokowi menjadi presiden akan mengatasi persoalan ibukota. Bukan karena ada pergantian kepemimpinan tetapi karena Jokowi mampu memiliki kapabilitas tinggi dalam mengatasi persoalan.
Sihol Manullang, Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP), menilai sosok Jokowi sebagai presiden akan mampu mengatasi persoalan yang ada. Bahkan akan ada kordinasi karena dia memiliki wewenang lebih sebagai presiden.
"Banjir ini kan dari Bandung, dan daerah Bogor, Jokowi tidak punya wewenang untuk mencegah aliran banjir di luar Jakarta dengan menjadi presiden maka Jokowi akan mampu melakukannya," katanya di Jakarta, Minggu (16/2/2014).
Jokowi juga sudah dipercaya dunia luar berkat komitmenya dalam membersihkan aliran sungai di DKI Jakarta. Jokowi juga dipercaya sebagai sosok yang bersih, jujur dan pro perubahan.
Sehingga akan lebih baik jika Jokowi menjadi presiden. Kehilangan Jokowi yang maju presiden dinilai tidak begitu bermasalah banyak bagi rakyat DKI Jakarta karena ada perubahan yang akan lebih luas yang dihasilkan Jokowi sebagai presiden.
"Yang kita mau rakyat berubah hidupnya, gaji buruh bisa mencapai Rp 5 juta sebulan, kemiskinan bisa teratasi dan pembangunan infrastruktur bisa dibangun dengan cara yang adil ini tidak bisa teratasi dengan gaya kepemimpinan yang lama," katanya.
Jika Jokowi Tidak Dicapreskan, Relawan Siap Golput
Laporan Arif Wicaksono
Jika Jokowi Tidak Dicapreskan, Relawan Siap Golput
JAKARTA - Begitu banyak dukungan dari organisasi massa mengalir ke Jokowi untuk maju sebagai capres. Padahal belum ada partai yang secara resmi mengajukan Jokowi sebagai presiden.
Namun seandainya Jokowi tidak maju, apakah yang akan dilakukan mereka ? Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) mengaku lebih memilih menjadi golput ketimbang menjadi presiden.
"Kami lebih memilih menjadi Golput daripada menjadi presiden, jika Jokowi tidak maju, karena tidak ada calon lain yang pantas menjadi presiden," kata Ferdinand Hutahean Wakil Ketua Komnas Posko Jokowi di Jakarta, Minggu (16/2/2014).
Jumlah anggota organisasi Bara JP mencapai 1,7 juta penduduk yang tersebar dari seluruh provinsi indonesia sampai dengan luar negeri.
Dukungan ini tersebar dengan meliputi 34 provinsi di seluruh indonesia. Diluar negeri Bara JP telah mencapai 67 negara. Organisasi ini didirikan pada 15 Juni 2013 di Bandung.
Source : tribunnews.com
Anak Muda Depok Galang Dukungan untuk Capres Jokowi
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo atau Jokowi
Anak Muda Depok Galang Dukungan untuk Capres Jokowi
Jakarta - Minggu, 16 Februari, Seknas Jokowi Depok akan dideklarasikan oleh seratusan anak muda. Bertempat di pelataran kafe Roti Bakar Pelangi Sutra di Jl Mohammad Yusuf, acara akan dipimpin oleh Irfan Maulana, Thomas Djunianto, Rangga G Rusmana, Kawah Alva T Putra, Deden Setiyawan, Dedi Eko, Aditya Pamungkas, Muhammad A Alvisyahrin selaku presidium.
?Sekitar pukul 08.00 kami akan berkumpul dan berorasi untuk menggelar dukungan bagi pencalonan Jokowi sebagai Capres 2014,? tutur Irfan Maulana, ketua presidium, mewakili teman-temannya, Sabtu (5/2/2014).
Selain itu, anak-anak muda ini akan bergerak dari rumah ke rumah menggalang tanda tangan warga yang bersedia menjadi relawan pendukung Jokowi.
?Pileg dan Pilpres semakin dekat. Kami akan mencari dukungan di seputar wilayah Depok, khususnya kaum muda.? ujar Thomas Djunianto dan Rangga G Rusmana.
Sedangkan Kawah Alva Putra, Deden Setiawan, Dedi Eko, Aditya Pamungkas dan Muhammad Alvissyahrin mengatakan bahwa mereka siap berada di garda depan pemenangan Jokowi sebagai Presiden 2014.
Menurut rencana, siang itu juga, presidium dan warga akan menggelar spanduk untuk meminta tanda-tangan warga sebagai bentuk dukungan. ?Saya optimis, jika PDPI mencalonkan Jokowi, perolehan suaranya akan bertambah secara signifikan,? kata Irfan.
Source : tribunnews.com
Petisi Dukung Jokowi Capres 2014
Puluhan orang yang berasal dari Barisan Relawan Jokowi Presiden 2014 melakukan aksi di kawasan bundaran Hotel Indonesia.
Petisi Dukung Jokowi Capres 2014
Puluhan orang yang berasal dari Barisan Relawan Jokowi Presiden 2014 melakukan aksi di kawasan bundaran Hotel Indonesia, Jakarta (16/02/2014). Aksi tersebut untuk mendukung Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo maju menjadi Capres 2014, karena mereka meyakini Jokowi telah membawa perubahan.
Source : foto detik.com
Kembali Didesak Jadi Capres, Jokowi: Keputusannya Ada di Ibu Mega
Kembali Didesak Jadi Capres, Jokowi: Keputusannya Ada di Ibu Mega
Jakarta - Puluhan warga yang mengatasnamakan Kebangkitan Indonesia Baru (KIB) mendatangi rumah dinas Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) di Taman Suropati, Menteng, Jakpus, mendesak agar Jokowi segera nyapres. Apa tanggapan Jokowi?
"Bahwa ada masyarakat yang usul, itulah demokrasi. Nggak ada masalah, asal caranya santun, santun, santun," ujar Jokowi usai meninjau lokasi perbaikan jalan rusak di Jalan Pejambon, Gambir, Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2014).
Jokowi belum mau menjawab apakah akan jadi capres atau tidak. Dia menekankan, keputusannya ada di Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Semuanya itu mekanisme partai. Itu mekanisme politik. Semua harus tahu bahwa keputusan konkret, kewenangannya ada di Ibu Ketua Umum," kata Jokowi.
"Memang mekanisme partai memang seperti itu. Mekanisme politik," tambahnya.
Pagi tadi, puluhan orang berbaju putih dengan gambar foto Jokowi berkumpul di Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat. Mereka menyerahkan petisi dukungan pencapresan.
Mereka membawa spanduk hitam berukuran 2 x 1 meter bertuliskan 'Menuju Indonesia Baru, Jokowi For President 2014' di samping rumah dinas gubernur DKI Jakarta itu. Anggotanya datang dari 26 provinsi.
"Kami siap jadi relawan di 26 provinsi, sisanya kawan-kawan tidak bisa hadir karena tidak bisa membiayai dirinya untuk ke Jakarta. Jadi kita dengan biaya sendiri, jauh-jauh datang dari 26 provinsi, untuk meminta langsung Pak Jokowi maju," kata Reindhart, perwakilan KIB.
"Bahwa ada masyarakat yang usul, itulah demokrasi. Nggak ada masalah, asal caranya santun, santun, santun," ujar Jokowi usai meninjau lokasi perbaikan jalan rusak di Jalan Pejambon, Gambir, Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2014).
Jokowi belum mau menjawab apakah akan jadi capres atau tidak. Dia menekankan, keputusannya ada di Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Semuanya itu mekanisme partai. Itu mekanisme politik. Semua harus tahu bahwa keputusan konkret, kewenangannya ada di Ibu Ketua Umum," kata Jokowi.
"Memang mekanisme partai memang seperti itu. Mekanisme politik," tambahnya.
Pagi tadi, puluhan orang berbaju putih dengan gambar foto Jokowi berkumpul di Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat. Mereka menyerahkan petisi dukungan pencapresan.
Mereka membawa spanduk hitam berukuran 2 x 1 meter bertuliskan 'Menuju Indonesia Baru, Jokowi For President 2014' di samping rumah dinas gubernur DKI Jakarta itu. Anggotanya datang dari 26 provinsi.
"Kami siap jadi relawan di 26 provinsi, sisanya kawan-kawan tidak bisa hadir karena tidak bisa membiayai dirinya untuk ke Jakarta. Jadi kita dengan biaya sendiri, jauh-jauh datang dari 26 provinsi, untuk meminta langsung Pak Jokowi maju," kata Reindhart, perwakilan KIB.
Source : news.detik.com
Monday, February 10, 2014
PPP Juga Usung Nama Jokowi
PPP Juga Usung Nama Jokowi
BANDUNG -- Pada puncak acara Musyawarah Kerja Nasional PPP di Institut Teknologi Bandung Jawa Barat kemarin PPP mengumumkan tujuh kandidat calon presiden Selain Suryadharma partai berlambang Ka'bah ini mencalonkan enam kandidat dari luar partai salah satunya Jokowi Gubernur DKI Jakarta ini dikenal sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nama tokoh lain yang disorongkan PPP untuk menjadi kandidat calon presiden adalah bekas wakil presiden Jusuf Kalla Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsuddin.
Source : koran.tempo.co
Publik Ingin Figur Ala Jokowi, Risma, & Ridwan
Publik Ingin Figur Ala Jokowi, Risma, & Ridwan
JAKARTA - Guru besar psikologi Universitas Indonesia Hamdi Muluk mengatakan peserta Pemilu seharusnya mengusung figur calon presiden yang diminati publik Dia menyebut tiga nama yang pantas yakni Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo Wali Kota Surabaya Tri Rismaharani dan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil Kenapa orang-orang merindukan ketiganya Menurut mereka orangorang baik belum tentu lahir dari partai politik Mereka figur baik namun numpang ngekos kata Hamdi ketika mengulas hasil survei Political.
Source : koran.tempo.co
Saturday, February 8, 2014
Pendukung Jokowi galang koin untuk truk sampah di Bundaran HI
Namun, pihak DPRD pun membantah telah menolak usulan pengadaan 200 truk sampah karena tidak pernah menerima draft usulan tersebut. Reporter : Dharmawan Sutanto
Pendukung Jokowi galang koin untuk truk sampah di Bundaran HI
Puluhan orang pendukung Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) melakukan aksi unjuk rasa di Bundaran HI, Jakarta Pusat. Aksi ini dilakukan terkait penolakan anggaran pengadaan 200 truk sampah yang dilakukan oleh DPRD DKI Jakarta.
Pantauan merdeka.com, Sabtu (8/2), sekelompok masa yang menamakan Posko Relawan Rakyat (Pos Raya) dan Beranda Jakarta Baru (BJB) ini melakukan penggalangan koin kepada para pengendara untuk pembelian truk sampah sejak pukul 10.00 WIB.
Walaupun dalam cuaca hujan, mereka tak henti-hentinya terus meminta sumbangan pada setiap pengendara roda empat maupun roda dua dengan menggunakan kardus yang melintas di bundaran HI tersebut sambil membentangkan spanduk yang bertuliskan, 'Coin Warga untuk Truk Sampah Jakarta'.
Source : m.merdeka.com
Thursday, February 6, 2014
Survei Alvara: Elektabilitas Jokowi 17 Kali Megawati
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kiri) dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (kanan) saat menghadiri acara serial Seminar Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, di Kampus UI Salemba, Jakarta, Sabtu (30/11/2013). Seminar yang mengambil tema 'Indonesia Menjawab Tantangan Kepemimpinan Menuju Bangsa Pemenang' tersebut sebelumnya juga menghadirkan sejumlah tokoh seperti Prabowo Subianto, Dahlan Iskan, Gita Wirjawan, Wiranto, Mahfud MD dan Abraham Samad.
Survei Alvara: Elektabilitas Jokowi 17 Kali Megawati
Elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi sebagai calon presiden 2014 kembali menduduki posisi teratas berdasarkan hasil survei yang dilakukan lembaga riset Alvara. Angka elektabilitas Jokowi, versi Alvara, jauh di atas para bakal capres lain.
Berdasarkan hasil survei Alvara, elektabilitas Jokowi mencapai 42,5 persen. Di bawah Jokowi, yakni Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto (13,7 persen), Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie alias Ical (7,9 persen), Ketua Umum Partai Hanura Wiranto (3,8 persen), Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (2,4 persen), dan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa (1,5 persen).
?Elektabilitas Joko Widodo paling tinggi dan berbeda secara signifikan dibandingkan kandidat capres lainnya,? kata CEO Alvara Hasanuddin Ali saat diskusi bertajuk "Tipologi Pemilih Kelas Menengah Urban Indonesia: Ke Mana Suara Mereka Mengalir" di Cikini, Jakarta, Kamis (6/2/2014).
Hasil survei itu, menurut Alvara, didapat setelah melakukan wawancara langsung terhadap 1.500 responden antara 16-30 Januari 2014. Mereka tinggal di 12 kota besar di Indonesia, yakni Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya, Makasar, Manado, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Denpasar, Banjarmasin, dan Balikpapan. Responden yang diambil berusia 17-55 tahun, dengan tingkat margin of error 2,5 persen.
Selain para pemimpin parpol itu, ada tokoh lain yang dimasukkan dalam survei Alvara. Mereka yakni Dahlan Iskan (elektabilitas 1,7 persen), Jusuf Kalla (1,5 persen), Mahfud MD (1,1 persen), Rhoma Irama (0,9 persen), dan Gita Wiryawan (0,7 persen). Sisanya sekitar 20 persen responden belum menentukan pilihan.
Hasanuddin mengklaim bahwa survei yang dilakukan lembaganya bebas dari order parpol mana pun. Menurutnya, seluruh dana yang dikeluarkan untuk membiayai survei berasal dari internal Alvara.
Seperti diberitakan, PDI-P memang memasukkan Jokowi dalam skenario menghadapi Pilpres 2014. Jika PDI-P berhasil melewati ambang batas pencalonan presiden-wakil presiden, sudah ada dua nama di internal yang akan dipasangkan sebagai capres dan cawapres, yakni Megawati-Jokowi.
Jika suara PDI-P di Pemilu Legislatif 2014 tidak cukup untuk mengusung pasangan capres-cawapres sendiri, maka Jokowi akan dipasangkan dengan cawapres dari partai koalisi. Jokowi sendiri tidak pernah mau menanggapi wacana pilpres tersebut.
| Penulis | : Dani Prabowo |
| Editor | : Sandro Gatra Source : nasional.kompas.com |
