Latest News

Showing posts with label Berita. Show all posts
Showing posts with label Berita. Show all posts

Tuesday, February 18, 2014

Apabila JOKOWI menjadi RI 1 pada Periode 2014 -2019 akan menggandeng KPK dan BPK dan Me Reformasi Birokrasi di Seluruh Propinsi Indonesia







Apabila JOKOWI menjadi RI 1 pada Periode 2014 -2019 akan menggandeng KPK dan BPK dan Me Reformasi Birokrasi di Seluruh Propinsi Indonesia 

Apabila JOKOWI menjadi RI 1 pada Periode 2014 -2019 . Andaikata RAPBN 2014 -2019 yang akan bernilai lebih kurang RP 10 000 Trilliun di kelola secara TRANSPARANS dan JOKOWI menggandeng KPK dan BPK dan Me Reformasi Birokrasi di Seluruh Propinsi Indonesia .... , Maka kebocoran APBN yg cukup tinggi yaitu lebih kurang 30 % berarti Kebocoran senilai 3300 Tilliun Rupiah, bisa di selamat kan. Dan Dana senilai lebih dari Rp 3300 Trilliun tsb yg setiap Periode menguap, sangat cukup untuk membangun Daerah2 Nusantara yg tertinggal. Kemakmuran Masyarakat bukan sesuatu hal yg Mustahil, Kemakmuran Masyarakat hanya bisa di realisasi oleh Masyarakat itu sendiri dengan Bersikap menentukan Pemimpin yg Abdi Rakyat.

Dari Dana yg Bocor tsb Indonesia bisa membayar UTANG LN nya sekaligus. Dan masih ada Dana senilai lebih kurang 1300 Trilliun Rupiah yg bisa di gunakan untuk mensejahterakan Rakyat, Membangun SEA WALL di Ibukota senilai 250 Trilliun tanpa utang LN. Semua itu hanya dengan DANA 3300 Trilliun yang selama ini menguap hilang di KORUPSI .

KETIKA JOKOWI TERPILIH MENJADI RI 1 2014 , Ibukota DKI JAKARTA akan di pimpin oleh Gubernur nya BASUKI ( AHOK ) dan dia akan bisa lebih Cepat mem Bangun DKI JAKARTA dengan Perintah / Instruksi Presiden , Tdk akan ada Menteri yg berani me RECOKIN Sang Gubernur, sehingga Ibukota DKI JAKARTA menjadi MERCUSUAR Nusantara.

Kita bisa Jauh Lebih Hebat dari MALAYSIA dan Negara2 Tetangga Kita.


Source : FB Bung Leo 

 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=728270230551276&set=gm.247551425428161&type=1&theater

"Melobi Megawati Harus Pakai Hati, Bukan Intimidasi..."

 

"Melobi Megawati Harus Pakai Hati, Bukan Intimidasi..."

 Dukungan kuat yang tercermin dari survei untuk pengusungan  Joko Widodo diusung sebagai calon presiden dan belum juga adanya keputusan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, menjadi polemik yang terus menghangat. Seiring polemik itu, desakan untuk PDI-P segera membuat keputusan soal pecalonan itu pun semakin kencang.

Politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari pun angkat suara soal hal ini. Bagi Eva, semua pihak berhak menyampaikan aspirasi. Menurut dia, gelombang aspirasi itu merupakan wujud dari tingginya kualitas demokrasi di PDI-P.

"Tetapi tentu ada batasan-batasan karena kebebasan berpendapat tidak boleh membatasi hak orang lain, terutama agar demokrasi itu jadi berkualitas," kata Eva, Senin (17/2/2014) malam. Anggota Komisi III DPR ini mengatakan keinginan kuat untuk mengusung Jokowi tetap harus menggunakan argumentasi yang rasional.

Eva mengingatkan, kalaupun Jokowi akan diusung menjadi calon presiden maka hal itu harus dilakukan lewat PDI-P yang merupakan partai politik tempat dia bernaung. Pencalonan presiden pun menurut UU Pemilu Presiden hanya dapat melalui jalur partai politik.

Soal mekanisme di internal PDI-P, Eva mengatakan keputusan soal pencalonan presiden berada di tangan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum partai adalah berdasarkan amanat kongres. Amanat itu menyatakan mekanisme penentuan calon presiden PDI-P merupakan hak prerogatif Ketua Umum PDI-P.

"Ada etika berekspresi, tetap memajukan rasionalitas, bukan emosi kata hati yang kalau dipaksakan justru akan berdampak kontra-produktif bagi goal-nya aspirasi itu sendiri," tegas Eva. Ia melanjutkan, semua aspirasi dari eksternal pun harus ditampung untuk kemudian dikanalisasi ke PDI-P dan Megawati.

Eva yakin, Megawati akan mempertimbangkan semua masukan dan mengambil keputusan tepat demi kebaikan PDI-P dan bangsa, bukan demi kebaikan pribadi atau individu. ""Sampaikan aspirasi secara cerdas dan santun. Seni dalam lobi ke Ketum (Megawati) adalah dengan mengambil hati, bukan intimidasi," pungkasnya.

Seperti diberitakan, dorongan agar PDI-P mengusung Jokowi sebagai capres terus membesar. Dukungan itu berasal dari dalam dan luar PDI-P. Sejumlah pihak percaya jika penetapan Jokowi sebagai capres akan memengaruhi perolehan suara PDI-P secara signifikan.

Elektabilitas Jokowi sebagai capres memang selalu teratas berdasarkan hasil survei berbagai lembaga survei, relatif jauh di atas elektabilitas Megawati. Namun, Jokowi tak pernah mau berkomentar mengenai pencapresan dengan alasan fokus pada pekerjaan sebagai Gubernur DKI Jakarta.

PDI-P mengaku memasukkan Jokowi dalam beberapa skenario menghadapi Pilpres 2014. Skenario pertama, jika mereka berhasil melewati ambang batas pencalonan presiden-wakil presiden, sudah ada dua nama di internal yang akan dipasangkan sebagai capres dan cawapres, yakni Megawati Soekarnoputri dan Jokowi.

Skenario kedua, jika suara PDI-P di Pemilu Legislatif 2014 tidak cukup untuk mengusung pasangan capres-cawapres sendiri, Jokowi akan dipasangkan dengan cawapres dari partai koalisi. Karena itu, PDI-P diperkirakan baru akan memutuskan pencapresan setelah pileg.

Source : nasional.kompas.com

 

PDI-P Waspadai Lakon "Skenario Hitam" Sedang Dimainkan di Politik Nasional

 

PDI-P Waspadai Lakon "Skenario Hitam" Sedang Dimainkan di Politik Nasional

 Lakon skenario hitam dikhawatirkan saat ini sedang diputar di kancah politik nasional. Politik memecah belah dan adu domba bertebaran. Ibarat kembang desa, PDI-P yang diperkirakan bakal mendulang suara besar dalam Pemilu 2014 kini sedang menjadi sorotan.

"PDI Perjuangan mencermati bekerjanya skenario hitam," kata Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo, lewat layanan pesan, Senin (17/2/2014) pagi. Skenario itu, ujar dia, tak hanya bekerja dengan cara yang tak demokratis, tetapi juga memecah belah.

Dalam skenario tersebut, ujar Tjahjo, bukan hanya instrumen negara disalahgunakan, melainkan intelijen pun dipakai untuk mencari setiap celah dari internal partai politik agar bisa dipecah belah.

Setelah potensi konflik dapat dipetakan, lanjut Tjahjo, skenario hitam itu mengadu domba kalangan internal partai politik. Kasus Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menurut Tjahjo adalah salah satu kasus contoh teranyar dari praktik tersebut.

Padahal, papar Tjahjo, siapa pun pemimpin Kota Surabaya maupun daerah lain di Indonesia pasti akan berhadapan dengan konflik kepentingan. "Biasa saja," kata dia. Sayangnya, ujar dia, ada campur tangan skenario hitam untuk membenturkan para pihak terkait, terutama ketika para pihak itu berasal dari kepentingan atau partai politik yang berbeda.

Karenanya, kata Tjahjo, DPP PDI-P menyayangkan pihak-pihak tertentu yang berupaya menempuh jalan pintas memanfaatkan potensi permasalahan di lapangan. "Menyayangkan mereka yang cenderung merekrut orang-orang yang sudah sukses menjadi kepala daerah daripada melakukan kaderisasi internal," kecam dia.

Tjahjo berpendapat membajak kepala daerah dari partai lain merupakan langkah yang tak sejalan dengan upaya menciptakan demokrasi yang sehat. Dalam kasus Risma, Tjahjo menegaskan bahwa partainya mendorong kepemimpinan di Kota Surabaya dapat menyelesaikan tugas membangun masyarakat Surabaya hingga akhir masa jabatan.

"Tugas menjadi pemimpin memang tidak mudah dan akan berhadapan dengan berbagai tekanan," kata Tjahjo. "Namun, itu justru akan memperkuat karakter kepemimpinan."

Tjahjo berkeyakinan Risma adalah seorang pemimpin. Karenanya, ujar dia, dia pun yakin Risma tak akan menyerah seberapa pun beratnya tekanan yang Risma hadapi.

"Apa yang terjadi di Surabaya ini semakin mendorong pentingnya PDI-P mengonsolidasikan seluruh putra dan putri terbaik bangsa guna menyongsong momentum baru, sekiranya PDI-P dipercaya memenangkan pemilu," papar Tjahjo.

Risma, sebut Tjahjo, sebagaimana Joko Widodo di DKI Jakarta, Ganjar Pranowo di Jawa Tengah, dan Teras Narang di Kalimantan Tengah, adalah contoh figur-figur pemimpin yang sangat diperlukan Indonesia di masa depan.

Tjahjo meminta seluruh jajaran PDI-P memegang teguh disiplin partai, menjaga soliditas, dan terus-menerus bekerja di tengah masyarakat maupun internal partai. "Kami juga membenahi internal partai untuk menggerakkan masyarakat demi meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan rakyat," ujar dia.

Bak kembang desa, PDI-P memang tengah berada di pusat perhatian. Pada satu sisi, dukungan luar biasa besar datang untuk mengusung Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sebagai calon presiden. Di sisi lain, Risma yang adalah kader potensial lain yang kini menjadi Wali Kota Surabaya digoyang beragam isu. :

Fenomena menyangkut keduanya bersilang sengkarut dengan "problem klasik" di PDI-P yang kerap dinilai terlalu bergantung kepada sosok Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Bila isu Joko Widodo terkait dengan tak kunjung adanya sinyal hijau dari partai itu untuk mengusungnya dalam pemilu presiden, maka sosok Risma disebut mendapat tekanan dari kalangan internal menyangkut beberapa kebijakan dan sikapnya yang oleh sebagian kalangan disebut berlawanan arus dengan kehendak partai.


Source : nasional.kompas.com

 

 

Arbi Sanit: PDI-P Terlalu Takut dengan Megawati, Jokowi Hanya Dipermainkan

 

Arbi Sanit: PDI-P Terlalu Takut dengan Megawati, Jokowi Hanya Dipermainkan

  Sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang selalu menunggu restu Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, termasuk dalam menentukan calon presiden, kembali menuai kritik. Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Arbi Sanit menilai dengan budaya itu PDI-P hanya akan mempermainkan Jokowi.

"Jokowi hanya akan dimakan partai. Kejujuran Jokowi hanya akan dimainkan partai apalagi kalau PDI-P diisi oleh orang-orang seperti serkarang yang konservatif dan terlalu takut dengan Mega," ujar Arbi dalam diskusi di Jakarta, Minggu (16/2/2014).

Menurut Arbi, budaya PDI-P yang selalu bergantung kepada Megawati hanya akan merusak partai. Kalau pun Jokowi diusung PDI-P sebagai capres, kata Arbi, tetap saja pengaruh Megawati akan sangat kuat. Jokowi, ulang dia, hanya akan dijadikan "permainan" partai politik.

"Sekarang politik kekeluargaan itu sudah nggak zaman, sudah zaman batu! Saatnya partai politik bertarung dalam iklim demokrasi kompetisi," kata Arbi. Menurutnya, hal yang paling patut diperjuangkan adalah sistem presidensialis murni.

Sistem ini, lanjut Arbi, mensyaratkan penyederhanaan jumlah partai politik menjadi dua yakni partai oposisi dan partai pendukung pemerintah. Arbi menyinggung posisi PDI-P saat ini yang mengaku sebagai partai oposisi padahal oposisi sama sekali tidak diatur undang-undang. "Namanya, oposisi jadi-jadian. Kalau Jokowi terpilih maka ini jadi PR Jokowi yang paling berat," ujar dia.

Menjawab kritik Arbi, Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menyatakan sikap partainya sudah cukup demokratis dalam menentukan capres mendatang. Hasto menilai kritik Arbi lahir karena dia tidak mengetahui proses internal yang terjadi. Partainya, kata Hasto, menyerahkan soal capres kepada Megawati karena ketua umum partainya itu dianggap jeli melihat karakter pemimpin.

Source : nasional.kompas.com

Sunday, February 9, 2014

Rakor PDIP Hari Ini Jokowi Capres Jika PDIP Kalah

OPINI | 29 January 2014 | 20:56

Rakor PDIP Hari Ini Jokowi Capres Jika PDIP Kalah


Rakor ke III di kantor DPP PDIP hari ini 29 Januari 2014 menjawab secara gamblang misteri pencapresan Jokowi oleh PDIP. Ada 2 opsi pokok yang disampaikan Tjahjo Kumolo (Sekjen PDIP) dalam pembukaan rakor, PDIP akan mengajukan nama Capres dan Cawapres setelah Pemilu Legislatif, dengan pilihan sebagai berikut:

1. Jika PDIP berhasil melewati ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional) maka Capres dan Cawapres adalah dari internal PDIP yaitu nama Jokowi dan Megawati (tidak menyebutkan urutan mana yang Capres atau Cawapres). Tentunya hampir pasti Megawati adalah Capresnya sedangkan Jokowi hanya sebagai Cawapres bukan sebaliknya.

2. Kemungkinan berikutnya jika PDIP tidak bisa melewati ambang batas pencalonan maka yang maju adalah Jokowi sebagai Capres dan Cawapres adalah dari partai koalisi.
Pernyataan Tjahjo kumolo ini sangat mudah di mengerti oleh masyarakat tanpa perlu analisa yang rumit, bahwa intinya Jika PDIP menang pemilu maka Jokowi hanya akan jadi Cawapres sedangkan Capresnya adalah Megawati. Secara eksplisit mengungkapkan pula bahwa PDIP memang tidak pernah berkeinginan untuk mengusung Jokowi sebagai Capres. 

Sedangkan Opsi kedua mempertegas bahwa nama Jokowi meskipun secara implisit PDIP sendiri mengakui bahwa elektabilitasnya tertinggi memang hanya digunakan sebagai ban serep dan untuk vote getter-nya Megawati. Jika pada opsi ke-2  nama Megawati yang ditawarkan ke partai koalisi PDIP sendiri menyadari bahwa kemungkinan menang dan bargaining positionnya terhadap partai lain jauh lebih rendah daripada jika Jokowi yang diajukan.
Akhirnya misteri pencapresan Jokowi yang selama ini ditutup-tutupi dan disembunyikan oleh PDIP dengan berbagai retorika dan alasan terbuka jelas.

Kesimpulannya bagi Rakyat yg mendukung Jokowi untuk Presiden RI 2014, hasil Pileg harus diarahkan pada opsi ke 2 yaitu, jika PDIP tidak lolos ambang batas (kalah) maka baru ada peluang bagi Jokowi untuk di-Capreskan.
Marilah para pendukung Jokowi kita bersatu untuk menjatuhkan suara PDIP. Jangan pilih PDIP jika ingin Jokowi jadi Presiden.!!
Ade Darma

Source : politik.kompasiana.com

Saturday, February 8, 2014

Jokowi kantongi hasil evaluasi lelang jabatan camat & lurah

Jokowi kantongi hasil evaluasi lelang jabatan camat & lurah

Jokowi. ?2014 Merdeka.com                                                              Reporter : Fikri Faqih | Sabtu, 8 Februari 2014 11:16

Jokowi kantongi hasil evaluasi lelang jabatan camat & lurah


Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan evaluasi lelang jabatan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pada level Camat dan Lurah pada akhir tahun lalu. Ini dilakukan untuk mengetahui ketepatan orang yang dipilih sudah sesuai atau belum.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sudah mengetahui hasil evaluasi yang dilakukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Dan ini merupakan evaluasi tahap pertama yang dilakukan BKD.

"Evaluasi lelang jabatannya sudah ada sama saya. Nanti akan segera diumumkan oleh BKD," kata Jokowi dalam bus usai mengunjungi Rusun Nelayan, Cilincing, Jakarta Utara, Jumat (7/2).

Ternyata, laporan hasil evaluasi lelang camat dan lurah baru dikantongi Jokowi tiga hari lalu. Laporan tersebut tidak menunjukkan adanya kejanggalan terhadap bawahannya. Bahkan, hasilnya lebih banyak yang memuaskan.

"Laporan yang masuk ke saya bagus-bagus semua kok," ujar mantan wali kota Solo ini.

Seperti diketahui, evaluasi hasil lelang lurah dan camat ini dilakukan untuk menilai seberapa efektif sistem lelang jabatan. Karena Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnamapernah menyampaikan hasil lelang jabatan 60 persen masih belum sesuai dengan kriteria yang diinginkan Jokowi.

Ini terbukti dengan kasus yang belum lama terjadi. Kejaksaan Tinggi Negara menahan Lurah Kayu Putih Rosidah Sri Buntari, dan sudah dijadikan tersangka sejak dua bulan lalu. Penahanan dilakukan karena Rosidah diduga melakukan penggelapan dana proyek pengadaan barang dan jasa pada tahun 2012. Akibat kecurangan yang dilakukan Rosidah, Pemprov DKI Jakarta mengalami kerugian sekitar Rp 600 juta.

Sebelum Rosidah, Lurah Ceger Fanda Fadly Lubis juga ditahan karena dugaan korupsi dana sebesar Rp 450 juta. Modus yang dilakukan Fanda adalah membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) fiktif.

Source : Merdeka.com

Thursday, February 6, 2014

Membaca Pikiran Megawati

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kiri) dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (kanan) saat menghadiri acara serial Seminar Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, di Kampus UI Salemba, Jakarta, Sabtu (30/11/2013). Seminar yang mengambil tema 'Indonesia Menjawab Tantangan Kepemimpinan Menuju Bangsa Pemenang' tersebut sebelumnya juga menghadirkan sejumlah tokoh seperti Prabowo Subianto, Dahlan Iskan, Gita Wirjawan, Wiranto, Mahfud MD dan Abraham Samad.

Membaca Pikiran Megawati

?Megawati adalah lembar tak terbuka diiringi diam dan hemat kata. Semakin keputusan dinanti, semakin akhir kata terang biasanya didapati. Orang-orang belajar dari sikapnya, lebih banyak dari perkataan dan retorikanya. Cukup lama dia geming membatu, menyindir kekuasaan yang penuh ragu. Visinya tak selalu mudah dimengerti, gagasannya lebur di dalam aksi partai. Megawati hidup di era kesaksian, bukan pengumbar jurus pencitraan. Di kala partai ramai-ramai berkoalisi, Megawati sedikit dari yang tak terbeli. Kini keputusan Megawati dinanti, apakah akan maju kembali atau mengucap permisi.?
Untaian kata yang amat indah itu diutarakan Najwa Shihab di akhir bincang-bincangnya dengan Megawati Soekarnoputri pada acara Mata Najwa di Metro TV, Rabu, 22 Januari 2014. Kata-kata puitis itu sungguh menggambarkan bagaimana sosok Megawati Soekarnoputri.
Mega memang sosok pribadi yang tegas dan selalu melangkah dalam perhitungan politik yang sulit ditebak. Ia bicara dan bertindak sesuai dengan hati nuraninya, bukan karena perhitungan politiknya semata, melainkan juga didukung oleh pengalaman-pengalaman politiknya yang kelam di masa lalu. Ia bukan sosok pemimpin politik yang bodoh karena hanya lulusan SMA. Tak banyak orang tahu bahwa ia dipaksa untuk tidak kuliah lagi di sebuah universitas ternama di kota kembang oleh seorang rektor yang kebetulan sama-sama berideologi nasionalis.
Mega mengalami manisnya kekuasaan saat ayahnya menjadi presiden pertama RI atau saat ia sendiri menjadi wakil presiden dan kemudian menjadi presiden ke-5 RI. Namun, ia juga mengalami betapa pedihnya saat ayahnya dan ia sendiri menjadi target operasi dari tangan-tangan penguasa di negeri ini, baik pada era Orde Baru maupun era Reformasi. Karena itu, jangan heran jika Mega tidak jarang melangkah secara hati-hati.
Mega tentunya tak akan pernah lupa isi surat wasiat yang ditulis Bung Karno di tahanan rumah di Wisma Yaso (kini Museum Tentara Nasional Indonesia Satria Mandala, Jakarta), Februari 1970. Bunyinya: ?Anakku, simpan segala yang kau tahu. Jangan ceritakan deritaku dan sakitku kepada rakyat, biarlah aku yang menjadi korban asal Indonesia tetap bersatu. Ini kulakukan demi kesatuan, persatuan, keutuhan, dan kejayaan bangsa. Jadikanlah deritaku ini sebagai kesaksian bahwa kekuasaan seseorang Presiden ada batasnya karena kekuasaan yang langgeng hanyalah kekuasaan rakyat dan di atas segalanya adalah kekuasaan Tuhan yang Maha Esa?.
Bagi Mega, persatuan, kesatuan, keutuhan, dan kejayaan bangsa adalah segalanya. Ia tentunya juga tak lupa bait lagu ?Indonesia Raya? yang mengajak seluruh bangsa Indonesia agar ?bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya?. Tidaklah mengherankan jika keinginan, cita-cita, dan mata hati Mega, seperti yang diungkapkannya kepada Najwa Shihab, adalah Indonesia Raya.
Dua untaian kata, Indonesia Raya, sungguh merasuk kembali ke dalam kalbu rakyat Indonesia. Ini bisa dilihat dari resonansi yang terjadi setelah Mata Najwa ditayangkan 22 dan 23 Januari 2014. Hitungan dengan Twetreach menunjukkan ada lebih dari 1.600 tweets yang mengutip Indonesia Raya, menjangkau 6,4 juta akun Twitter dan menghasilkan 8,7 juta terpaan balik. Tayangan ulang pada 25 Januari menambah kembali 800 resonansi pembicaraan mengenai Indonesia Raya, menjangkau 700.000 Twitter, dan menghasilkan 3 juta terpaan balik.
Tahun penentuan
KOMPAS/HENDRA A SETYAWANPeneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bakti.
Mega juga sadar 2014 adalah tahun penentuan bagi masa depan bangsa Indonesia apakah kita mampu menyatukan langkah untuk Indonesia Raya atau kita akan tetap menjadi ?Bangsa
Kuli? yang sebagian elite politik dan pengusahanya menjadi komprador asing. Karena itu, menentukan siapa calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung PDI-P bukan persoalan gampang bagi dirinya.
Ketika tak sedikit lembaga survei menyatakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menduduki peringkat teratas sebagai bakal capres pilihan rakyat, Mega tetap bergeming. Demokrasi bukan hanya hitungan angka, melainkan juga memilih pemimpin yang berkarakter kebangsaan. Bagi Mega, tampaknya memilih presiden bukan seperti memilih bintang sinetron atau penyanyi pilihan pemirsa televisi.
Seorang pemimpin bangsa yang berkarakter bukan saja memiliki hati nurani, mampu menggerakkan rakyat untuk Indonesia Raya, mau bekerja keras untuk rakyat, mau dekat dengan rakyat, melainkan juga harus memiliki ideologi nasionalisme yang kuat dan paham betul Trisakti-nya Bung Karno (berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian bangsa).
Tak heran apabila Mega dalam banyak kesempatan selalu mengajak Jokowi menyambangi rakyat di sejumlah wilayah, bukan saja sebagai bagian dari pendidikan politik buat Jokowi, melainkan juga untuk menilai apakah Jokowi siap memimpin bangsa ini. Jokowi memang terlalu cepat menjadi capres karena itu harus didampingi seorang negarawan senior yang dapat diterima seluruh bangsa Indonesia. Dari berbagai pilihan, bukan mustahil Jusuf Kalla adalah pendamping Jokowi yang paling tepat.
Mengapa Mega belum mendeklarasikan capres/cawapres PDI-P? Ada beberapa penyebab, antara lain, Mega tidak ingin capres/cawapres PDI-P akan menjadi sasaran tembak dari berbagai upaya kecurangan pemilu. Kecurangan dapat saja dilakukan aparat pelaksana dan pendukung pemilu seperti dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), birokrasi pemerintahan dari pusat sampai daerah, aparat pertahanan dan keamanan negara (TNI, Polri dan intelijen negara), dan panitia pemilu di TPS-TPS.
Tahun pemilu ini bukan hanya tahun penentuan, melainkan juga tahun saat kita sebagai bangsa dapat membangun kembali karakter bangsa, termasuk aparat negara untuk berani menyerempet bahaya (vivere pericoloso) sesuai dengan hati nuraninya menyingkirkan semua yang jadi penghalang (rawe-rawe rantas, malang-malang putung) bagi berkembangnya demokrasi dan kejayaan negeri ini.
Tak mau menodai pemilu
Kita tidak sedang hidup dalam suasana yang berbahaya atau menakutkan seperti yang digambarkan penulis Australia, Christopher Koch, dalam buku (kemudian difilmkan) The Year of Living Dangerously mengenai situasi Indonesia menjelang 30 September 1965. Kita juga tidak dalam situasi politik yang memperhadapkan ideologi Pancasila dan Islam seperti pada era 1950-an dan era Orde Baru.
Dalam konteks itu, Megawati mirip dengan Bung Karno yang tak mendikotomikan nasionalisme dan Islam. Apabila Soekarno dulu memberi kesempatan kepada tokoh Masyumi, Mohammad Natsir, untuk membentuk kabinet pada 1950, Megawati selalu memikirkan bagaimana memberi peran kepada Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam politik Indonesia kini dan masa depan. Megawati juga mirip dengan PM Burhanuddin Harahap yang, ketika berada di puncak kekuasaannya, tak ingin menodai pemilihan umum yang demokratis pada 1955 dan 2004 hanya demi kelanggengan kekuasaan diri atau partainya.
Apabila bacaan penulis atas pikiran politik Megawati benar, bukan mustahil pada saat yang tepat ia memutuskan ?bukan untuk maju kembali?, melainkan ?mengucap permisi? dan memberi jalan bagi Jokowi memimpin negeri ini. Semua ini demi Indonesia Raya.
Ikrar Nusa Bhakti, Profesor Riset di Pusat Penelitian Politik LIPI

Editor: Inggried Dwi Wedhaswary
Sumber: KOMPAS CETAK
  nasional.kompas.com

Tuesday, February 4, 2014

Capres Tertua akan Menghalangi Jokowi Nyapres

1366247639244792666

Jokowi dan Megawati (Sumber: Viva.co.id)

Capres Tertua akan Menghalangi Jokowi Nyapres


Semua hasil survei mengenai siapa capres yang paling dipilih rakyat seandainya pilpres diadakan sekarang, selalu saja menghasilkan nama Jokowi di urutan pertama. Tak heran, karena secara faktual saja terlihat begitu besar rasa cinta dan dukungan publik terhadap Gubernur DKI Jakarta ini. Ini juga tak lepas dari peran besar media massa, terutama media online, yang juga sama-sama menyukai sosok mantan Walikota Solo yang benar-benar merakyat ini. Melihat potensi itu beberapa partai politik pun mulai mengambil ancang-ancang untuk mendekati Jokowi dengan jurus-jurus politik hipokritnya. Padahal, ketika pilpres 2014 nanti berlangsung (April 2014), Jokowi belum genap dua tahun menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Tentu saja fenomena ini bisa menjadi godaan besar bagi Jokowi untuk melupakan komitmennya ketika berkampanye sebagai calon gubernur DKI Jakarta bahwa jika terpilih dia akan ke mana-mana, melainkan tetap menjalankan jabatannya sebagai gubernur DKI Jakarta sampai habis masa jabatannya di tahun 2017.
Godaan-godaan tersebut juga berpotensi merupakan jebakan besar bagi Jokowi kalau dia sampai tergoda mengikuti desakan-desakan tersebut. Reputasinya yang selama ini begitu sangat bagus, justru bisa hancur berantakan seketika. Kesan serakah dan haus kekuasaan akan bisa segera melekat pada dirinya, disertai stempel-stempel negatif lainnya sama dengan pejabat-pejabat negara bermental bobrok lainnya, yang omongannya tidak bisa dipegang.
Oleh karena itu mereka yang benar-benar mencintai Jokowi sebaiknya sekarang juga menghentikan desakan-desakannya kepada Jokowi untuk nyapres di pilpres 2014. Biarkan Jokowi bersama wakilnya Ahok menyelesaikan masa jabatannya mereka sampai tuntas membenahi Jakarta semaksimal mungkin sesuai kemampuan maksimal dari mereka. Bentengi pula Jokowi dari parpol-parpol dan capres-capres-nya yang mendekati Jokowi untuk kepentingan Pilpres 2014 itu, dengan menjadikan Jokowi sebagai capres, maupun cawapres dari parpol mereka. Sebab sesungguhnya mereka itu hanya mau memanfaatkan Jokowi demi kepentingan politik mereka sendiri. Tidak lebih daripada itu.
Apabila kita mau bersabar, membiarkan dan mendukung sepenuhnya Jokowi menyelesaikan masa jabatannya sebagai Gubernur DKI itu sampai tuntas di 2017, dan Jokowi dapat menjalaninya dengan sangat baik, maka itu akan menjadi bekal yang luar biasa kuatnya, ketika Jokowi maju sebagai salah satu capres 2019. Bukan tak mungkin dengan pembuktian nyatanya sukses membenahi Jakarta, di pilpres 2019 itu Jokowi akan memecahkan rekor SBY, dengan memenangi pilpres di tahun itu dengan hanya satu kali putaran saja dengan perolehan suara sekitar 90 persen, seperti ketika dia memenangi pemilihan walikota Solo untuk periode kedua.
Syukurlah meskipun digoda oleh hasil-hasil survei itu, dukungan media dan masyarakat, sampai saat ini Jokowi menyatakan tetap memegang komitmennya untuk menyelesaikan masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dia berjanji akan tetap fokus membenanhi aneka masalah maha rumit dari Ibukota ini.
Kekhawatiran Jokowi tergoda untuk menanggalkan komitmennya dan ikut-ikutannyapres membuat salah seorang pendukung setianya sampai merasa perlu berbicara langsung dengan Jokowi, mengingatkan Jokowi supaya jangan nyapres, tetapi tetap dengan jabatan Gubernurnya sampai tuntas.
Orang itu, seorang pria berusia 55 tahun, bernama Sukedris, Rabu siang (17/04), di Balai Kota DKI Jakarta, memaksa bertemu langsung dengan Jokowi untuk menyampaikan pesannya itu secara langsung. Setelah menunggu Jokowi keluar dari Gedung Balaikota, sampai lebih dari satu jam, Sukedris berhasil menerobos petugas keamanan, dan diizinkan Jokowi untuk berbicara langsung dengannya.
Kesempatan itu pun tak disia-siakan Sukedris, dengan menggunakan bahasa Jawa, dia berpesan kepada Jokowi untuk tidak terbuai dengan ajakan sejumlah orang terkait pencalonannya sebagai presiden pada pilpres 2014.
?Saya menangkan Anda (Jokowi), pertama dan kedua juga menang (dalam Pilgub DKI). Saya enggak minta apa-apa. Doa saya, semoga Anda selamat semuanya. Saya dengar dari PDI-P, Jokowi mau jadi presiden, tapi saya enggak bolehin. Saya sudah berdoa, tapi enggak usah dikasih apa-apa. Yang penting Bapak terus maju untuk provinsi ini. Jangan mau Bapak dicalonkan PDI-P atau Gerindra,? kata Sukedris (Kompas.com).
1366247693139326528
Di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 17 April 2013, Sukedris memohon langsung kepada Jokowi agar jangan tergoda nyapres di pilpres 2014 (Sumber: Kompas.com)
Setelah itu, Idris berjabat tangan dan pergi meninggalkan Jokowi. Saat diminta tanggapannya terkait permintaan Idris, Jokowi hanya tersenyum. Ia tetap memegang perkataannya yang sering ia lontarkan dalam banyak kesempatan. Jokowi ingin fokus membenahi Jakarta.
?Jawaban saya, ya, sama saja. Konsisten jawaban saya, enggak ada bedanya. Saya mau fokus, mau kerja ngurus taman, rumah susun, MRT, monorel, Pluit,? kata Jokowi.
Namun, sebenarnya kita yang tidak menghendaki Jokowi tergoda ikut-ikutannyapres, tidak perlu khawatir secara berlebihan. Setidaknya, hampir pasti dari pihak PDI-P, parpol-nya Jokowi, tidak akan memajukan Jokowi. Kenapa? Karena rupanya Bu Ketua Umum sendiri masih belum kapok untuk nyapres, setelah dua kali berturut-turut gagal. Hal ini tercermin dari setidaknya dua kali pernyataan di dua tempat dan waktu yang berbeda dari  Bu Ketua Umum sendiri, Megawati Soekarnoputri.
Di Solo, Minggu, 14 April 2013, saat menyampaikan pidato politik deklarasi pemenangan pasangan Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko yang diusung PDI-P dalam pemilihan kepala daerah Jawa Tengah pada Mei mendatang, Megawati mengatakan, meskipun dia telah sepuh, tetapi tetap masih punya semangat untuk ikut nyapres di pilpres 2014. ?Saya memang sudah tua, sudah sepuh,? tapi, kata Mega, untuk urusan semangat, dia siap diadu dengan orang-orang muda. ?Untuk semangat boleh bertarung,? ujarnya. Dia juga bilang, sampai sekarang tetap semangat  berkeliling Indonesia (Tempo. co).
Sebelumnya, pada Minggu, 27 Januari 2013, ketika menghadiri peringatan ulang tahun PDI-P ke-40 di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Megawati melontarkan kehendaknya untuk ikut meramaikan bursa capres di pilpres 2014, meskipun usianya sepuh.
?Jangan salah ya, calon presiden tua seperti saya juga siap bertempur,? kata Megawati ketika itu (Tempo.co).
Menurut Mega, rakyat tidak melihat usia tua atau muda pada seorang calon. Pernyataan calon presiden tua layak jual sudah untuk kesekian kali dinyatakannya. ?Pernah juga salah satu stasiun televisi mewawancarai saya soal usia calon presiden tua. Saya katakan kalau rakyat memilih, mau apa?? ujar Mega.
Saat ini Megawati telah berusia 66 tahun (lahir 23 Januari 1947), berarti jika benar-benar maju di pilpres 2014, usianya sudah 67 tahun lebih. Bisa dicatat MURI, sebagai capres tertua dalam sejarah Republik ini.
Megawati lupa bahwa jangankan ketika sudah sepuh, ketika masih jauh lebih muda saja dirinya  ?tidak laku? sebagai presiden di mata mayoritas rakyat. Maka itu, dua kali ikut nyapres (2004 dan 2009), dua kali gagal. Kok belum kapok-kapok, ya? Masih mau ikut lagi untuk yang ketiga kalinya? Apakah mau membuat rekor MURI sebagai capres tertua dalam sejarah Indonesia, plus capres terbanyak yang gagal?
Atau, mungkin Megawati masih penasaran. Kenapa sampai dia bisa gagal dua kali itu? Apakah karena faktor SBY? Ketika SBY tidak mungkin ikut nyapres lagi di pilpres 2014, berarti lawan politik utamanya itu sudah tidak ada lagi. ?Mungkin saja, ya, tanpa SBY, saya berpeluang lebih besar untuk menang?? Barangkali itu yang ada di pikiran Megawati, yang membuatnya dia cenderung memutuskan akan ikut lagi di pilpres 2014. Dia lupa, bahwa kemungkinan besar di pilpres 2014 itu akan muncul lawan-lawan pesaing capres yang jauh lebih tangguh daripada SBY, yakni para capres muda. Apalagi saat ini rakyat sudah jauh lebih pintar dan kritis daripada di era reformasi dulu.
Ketika Megawati berhasil menjadi Wakil Presiden di tahun 1999, mendampingi Abdurrachman Wahid (Gus Dur), sesungguhnya itu lebih karena faktor masih panas-panasnya euforia politik reformasi pasca jatuhnya rezim Soeharto pada 21 Mei 1998. Soeharto adalah ikon pemerintah yang otoriter, diktator,  dan koruptif, sedangkan Megawati dipandang rakyat sebagai ikon dari mereka yang ditindas rezim Soeharto.
Memang, sebenarnya pada waktu Pemilu 1999 itu, Megawati-lah yang seharusnya menjadi Presiden, karena parpol-nya, PDIP meraih suara terbanyak di Pemilu tersebut, yang secara logika politik ketika itu ketua umum parpol pemenang Pemilu-lah yang berhak dipilih sebagai presiden. Tetapi karena waktu itu sistem pemilihan presidennya masih dipegang DPR, lewat manuver politik Poros Tengah pimpinan Amien Rais, DPR berhasil menjegal Megawati, dan memilih Gus Dur-lah sebagai Presiden. Ketika Gus Dur dilengserkan pada Juli 2001, otomatis Wakil Presiden Megawati naik menjadi Presiden.
Meskipun demikian, tetap saja faktor euforia politik reformasi 1998-lah yang membuat Megawati bisa naik sampai ke jenjang tertinggi di Republik ini. Sekarang, sikon-nya jelas sudah sangat berubah. Kharisma Megawati sebagai tokoh politik korban penindasan rezim penguasa sudah hilang sama sekali. Apalagi ketika menjadi Presiden pun dia dinilai tidak berhasil. Saat ini Megawati hanya bisa mengandalkan kharisma ayahnya, Presiden pertama RI, Ir. Soekarno. Tetapi, jelas itu sangatlah tidak cukup.
Apabila Megawati benar-benar maju sebagai salah satu capres di pilpres 2014, apabila gagal lagi untuk yang ketiga kalinya, setidaknya dia bisa menghiburkan dirinya sendiri karena telah memecahkan rekor sebagai capres tertua, dan sebagai capres paling banyak gagal dalam sejarah RI. ***
Source : politik.kompasiana.com

Monday, January 27, 2014

Survei: Publik Inginkan Koruptor Dihukum Mati

Survei: Publik Inginkan Koruptor Dihukum Mati

TEMPO/Imam Yunni

Survei: Publik Inginkan Koruptor Dihukum Mati

Jakarta - Hasil jajak pendapat yang dilakukan Indonesia Survey Center (ISC) menyebutkan publik menginginkan para koruptor dihukum berat. Survei ini dilakukan terhadap 1.600 responden dari 33 provinsi.

"Yang cukup mengejutkan adalah hukuman mati ternyata dipilih oleh masyarakat sebagai cara yang paling efektif dalam menghukum koruptor di negeri ini dengan angka 49,2 persen," kata Manajer Komunikasi ISC Andry Kurniawan di Jakarta, Ahad, 26 Januari 2014.

Selain hukuman mati, kata dia, 24,6 persen responden memilih para koruptor agar dihukum penjara seumur hidup. Selanjutnya, 11,3 persen responden meminta agar koruptor dimiskinkan.

Survei bertajuk "Capres dan Parpol yang Memiliki Kompetensi dalam Memberantas Korupsi" ini dilakukan pada 1-12 Januari lalu, dengan mengambil populasi seluruh calon pemilih dalam Pemilu 2014 melalui teknik multistage random sampling. Sedangkan Margin of error-nya sekitar 2,4 persen pada tingkat kepercayaan sebesar 95 persen. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dengan pedoman kuesioner.

Selain hukuman tersebut, menurut Andry, hasil survei menunjukkan 72,9 persen responden percaya bahwa pemberantasan korupsi harus jadi agenda utama calon presiden 2014. Sebanyak 26 persen responden pun percaya bahwa pencegahan korupsi harus dimulai dari partai politik.

NUR ALFIYAH
Source : tempo.com

Wednesday, January 15, 2014

KPK Temukan Tanah dan Rumah Adik Ratu Atut Lebih Rp 50 Miliar

KPK Temukan Tanah dan Rumah Adik Ratu Atut Lebih Rp 50 Miliar

KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES
Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi 

KPK Temukan Tanah dan Rumah Adik Ratu Atut Lebih Rp 50 Miliar


JAKARTA - Penyidik KPK menemukan dua alat bukti dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan adik Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan.

Satu alat bukti itu di antaranya adanya transaksi perbankan dan aset Wawan berupa puluhan tanah dan rumah yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

"Tadi, saya baru dapat informasinya, dari hasil asset tracing (penelusuran aset)sementara, ada puluhan tanah dan bangunan yang dimiliki TCW. Tapi, belum dilakukan penyitaan," ujar juru bicara KPK, Johan Budi, saat berbincang dengan Tribunnews.com, Rabu (15/1/2014)

Johan mengaku belum mengetahui secara rinci tentang lokasi dan total nilai tanah dan rumah atau bangunan dari hasil penelusuran aset sementara tim KPK ini.

Namun, ia menyatakan, tim penyidik KPK akan segera melakukan penyitaan terhadap aset-aset Wawan itu.

Sumber di internal KPK menyebutkan, total nilai tanah dan bangunan milik Wawan yang berhasil ditelusuri itu mencapai lebih Rp 50 miliar. Puluhan aset Wawan berupa tanah dan bangunan itu paling dominan berada di Bandung, Tangerang Selatan, dan Jakarta.

"Nilai dari yang sudah di-tracing sementara itu lebih dari Rp 50 M. Temuan ini baru hasil tracing sementara. Saat ini tim masih terus bekerja. Tapi, nanti bisa lebih mengejutkan lagi soal jumlah dan nilai aset Wawan ini," ujarnya.

Hasil penyidikan sementara, Wawan merupakan pelaku aktif dari TPPU yang dilakukannya. Penyidik belum menemukan bukti pelaku pasif atau pihak-pihak yang membantu Wawan dalam melakukan TPPU tersebut.

Wawan, adik Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dan suami Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmy Diani itu ditangkap dalam rangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT) tim KPK pada 3 Oktober 2013. Ia ditangkap karena diduga terlibat penyuapan Rp 1 miliar kepada Akil Mochtar selaku hakim konstitusi, terkait pemulusan pemenangan sengketa Pilkada Lebak, Banten.

Dari pengembangan kasus itu, KPK menetapkan Wawan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) kedokteran umum di Puskesmas Kota Tangerang Selatan 2012 dan kasus dugaan korupsi terkait pengadaan sarana dan prasarana alkes di lingkungan Pemprov Banten 2011-2013.

Terbaru, Wawan yang merupakan bos PT Bali Pasific Pragama (BPP) itu ditetapkan sebagai tersangka kasus TPPU terkait kasus dugaan korupsi terkait pengadaan sarana dan prasarana alkes di lingkungan Pemprov Banten 2011-2013.

Dikabarkan Wawan menjadi seorang pengusaha besar setelah kakaknya, Ratu Atut Chosiyah menjadi Gubernur Banten sejak 2007.

Tim KPK pernah menemukan belasan mobil mewah di dua garasi saat penggeledahan di rumah Wawan-Airin, Jalan Denpasar, Kuningan, Jakarta Selatan, pada awal Oktober 2013 lalu. Mobil-mobil itu di antaranya Bentley, Ferrari, Lamborghini Gallardo, Lexus, Rol Royce, dan Toyota Land Cruise Prado.

Namun, tim KPK tidak melakukan penyitaan terhadap mobil-mobil yang berharga miliaran rupiah itu.

Selain itu, Wawan juga dikabarkan berbisnis kapal pesiar yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

Sebelumnya, Manajer Asset and Property PT BPP, Agah M Noor, sudah mengakui dirinya hanya menjalankan tugas untuk menjaga dan mengelola sebagian aset milik bosnya, Wawan. Aset-aset itu di antaranya berupa apartemen, SPBU, SPBG, dan kos-kosan.

Source : tribunnews.com

DPRD Janjikan APBD DKI Disahkan 15 Januari

palu APBD

DPRD DKI Jakarta memastikan pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) akan dilakukan pada 15 Januari mendatang. Terlambatnya pengesahan karena adanya penambahan nilai APBD yang diajukan eksekutif sehingga pembahasannya jadi terlambat.
 
Ketua DPRD DKI Jakarta, Ferrial Sofyan menegaskan, pengesahan akan dilakukan pada 15 Januari mendatang. Saat ini besaran APBD masih terus dibahas oleh Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Sebab, masih belum pasti besaran nilai sisa lebih pagu anggaran (Silpa). Karena penambahan RAPBD yang diajukan berdasarkan Silpa 2013.
 
Secara umum, Ferrial sudah menyepakati usulan penambahan tersebut dengan konsekuensi pembahasan RAPBD jadi mundur, yang seharusnya anggaran bisa digunakan pemprov 1 Januari kemudian mundur satu bulan menjadi 1 Februari. 
 
?Kesepakatan penambahan APBD setuju, karena kalau Silpa kita manfaatkan untuk anggaran perubahan kurang bisa memaksimalkan pembangunan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD). Namun, sampai hari ini tambahan Silpa belum pasti, jadi angka Rp72 triliun bisa kurang bisa lebih,? kata Ferrial, Rabu (8/1).
 
Ferrial membantah jika lambatnya pembahasan RAPBD disebabkan ada intrik ataupun lain hal. Tapi semata-mata karena banyak perubahan nominal yang perlu membutuhkan kehati-hatian agar penggunaan anggaran maksimal. ?Saya membahas agak lambat begini karena menginginkan anggaran yang maksimal,? kilahnya.
 
Sebelumnya, pada awal penyerahan RAPBD nilainya hanya Rp 67 triliun, kemudian Pemprov DKI menaikkan menjadi Rp 69,5 triliun. Menjelang penetapan, nilai RAPBD kembali naik menjadi Rp 72 triliun. Kalangan dewan pun menyetujui dengan adanya penambahan tersebut agar bisa mengoptimalkan pembangunan sesuai RPJMD.

Source : http://www.jakarta.go.id/web/news/2014/01/dprd-janjikan-apbd-dki-disahkan-15-januari

Tuesday, January 14, 2014

Kementerian PU: Tahun Ini, Antisipasi Banjir Jakarta Sudah Lebih Baik

Kementerian PU: Tahun Ini, Antisipasi Banjir Jakarta Sudah Lebih Baik


Antisipasi banjir DKI Jakarta yang terjadi sejak Minggu (12/1/2014) diklaim sudah lebih baik dari tahun sebelumnya. Perbaikan ditunjang beragam upaya normalisasi di sejumlah sungai yang sudah dilakukan sejak 2013. 

"Saya kira insya Allah kondisi kita lebih baik, baik dari segi infrastrukturnya maupun dari kapasitas sungai," kata Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Mohamad Hasan, dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Senin (13/1/2014). 

Hasan mengatakan upaya antisipasi banjir ini merupakan kerja sama kementeriannya dan instansi teknis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Upaya normalisasi, ujar dia, sudah dilakukan sejak Desember 2013.

Empat sungai, sebut Hasan, sudah dinormalisasi, yakni Sungai Angke, Ciliwung, Pesanggrahan, dan Sunter. Kementerian Pekerjaan Umum juga sudah membuat sodetan yang menghubungkan Sungai Ciliwung dan Banjir Kanal Timur (BKT). 

Melalui sodetan tersebut, papar Hasan, diharapkan ketika debit air di Ciliwung meningkat, air tersebut akan mengalir ke BKT. "Perbaikan beberapa muara sungai juga sudah dilakukan beberapa bulan lalu," imbuh dia.

Seperti dikutip dari Kompas Siang edisi Senin, musim hujan belum mencapai puncaknya, tetapi sejumlah sungai di Jakarta dan sekitarnya sudah meluap, menggenangi jalan serta permukiman. Lalu lintas di sejumlah ruas jalan macet total atau bahkan tidak bisa dilewati karena air menggenang setinggi 50-100 sentimeter. 

Permukiman penduduk di bantaran kali dan kompleks perumahan tergenang hingga lebih dari 1 meter. Hingga Senin siang, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, di Jakarta banjir menggenangi 276 RT dan 75 RW di 31 kelurahan di 18 kecamatan. 

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho menjelaskan, banjir juga menyebabkan 7.367 rumah yang dihuni 24.269 jiwa terendam air. ?Pengungsi 5.152 jiwa tersebar di 35 titik pengungsian. Tinggi banjir bervariasi di beberapa tempat,? kata Sutopo dalam keterangan tertulisnya, Senin.

Source : nasional.kompas.com

Monday, January 13, 2014

10 Provinsi Termiskin di Indonesia

1. Papua Barat, Tingkat Kemiskinan 36,80%

10 Provinsi Termiskin di Indonesia


10 Provinsi Termiskin di Indonesia - Hasil Sensus Nasional Badan Pusat Statistik telah merekam data perkembangan terbaru mengenai angka kemiskinan di Indonesia. Hasil sensus itu juga memetakan wilayah yang masih menghadapi persoalan kemiskinan yang cukup parah. Angka kemiskinan tertinggi itu justru terjadi di wilayah dengan sumber alam melimpah.
Menko Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono belum lama ini mengungkapkan, provinsi yang masuk dalam kategori termiskin sepanjang 2010 , antara lain meliputi Papua, Papua Barat, Gorontalo, NTT, dan Maluku. Adapun yang menjadi dasar penentuan kategori miskin, lanjutnya, adalah pendapatan per penduduk, akses kesehatan, akses pendidikan, sarana prasarana dan infrastruktur.
Sementara itu Jika membandingkan antar daerah, BPS mencatat sejumlah wilayah masih menghadapi persoalan kemiskinan yang tinggi. Bahkan, angka kemiskinan yang tertinggi itu justru terjadi di wilayah dengan kekayaan sumber alam melimpah, seperti Papua dan Papua Barat. Prosentase angka kemiskinannya mencapai 34-36 persen, jauh lebih besar dibandingkan rata-rata nasional sebesar 13,33 persen.
Selain Papua, propinsi lain yang memiliki prosentase penduduk miskin tinggi adalah Maluku, Nusa Tenggara, Aceh, Bangka Belitung dan lainnya. Jumlah penduduk di propinsi-propinsi tersebut yang memang tidak sebanyak di Jawa, tetapi secara prosentase dibandingkan total penduduk di wilayah tersebut, kelompok orang miskinnya sangat tinggi.
10 Propinsi dengan Angka Kemiskinan Tertinggi (%)
Menurut pendekatan BPS, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan (GK). Secara teknis GK dibangun dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).
Provinsi Papua Barat masuk dalam peringkat pertama sebagai provinsi termiskin di indonesia, provinsi yang baru berdiri ini memiliki angka kemiskinan sekitar 36,80% dari total jumlah penduduk sekitar 770 ribu jiwa.provinsi ini termasuk salah satu provinsi yang diberikan status istimewa oleh pemerintah berupa ada nya Majelis Rakyat Papua(MRP) yang berdampingan dengan DPRD di provinsi papua. potensi yang ada di papua barat antara lain dari pariwisata,tambang minyak dan gas,serta perkebunan.sektor pariwisata yang terkenal antara lain Kepuluaan Raja Ampat yang begitu eksotis,sedangkan dari tambang di papua barat terdapat tambang minyak dan LNG,sementara itu dari perkebunan juga di dominasi dengan perkebunan karet dan kelapa sawit.
Di peringkat nomor 2 ada provinsi papua,provinsi yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Papua Nugini ini memiliki tingkat kemiskinan sekitar 35 persen dari total 2,8 juta penduduk nya. Provinsi yang merupakan paling timur Indonesia ini termasuk salah satu provinsi yang memiliki wilayah Dati III terbanyak, yaitu total 29 wilayah yang terdiri dari 2 kota dan 27 kabupaten.
Provinsi yang beribukota di Jayapura ini sangat kaya sekali akan sumber alam nya, bila Anda bertanya di mana freeport berada jawaban-nya ya di provinsi Papua ini. Tepatnya di Kabupaten Mimika. Perlu diketahui, freeport merupakan tambang emas terbesar di dunia dan PT.Freeport Indonesia merupakan penyetor pajak terbesar di Indonesia dengan pajak yang disetorkan sekitar 1 Miliar USD per tahun nya.
Di urutan ke 3 ada Provinsi Maluku, provinsi yang beribukota di Ambon ini memiliki tingkat kemiskinan dengan persentase 27,70 persen dari total penduduk sekitar 1,5 juta. Provinsi yang pernah terkena konflik akibat gerakan separatis RMS (Republik Maluku Selatan) ini mengandalkan sektor pariwisata dan pertanian yang diandalkan sebagai sumber pendapatan. Sebagai contoh sudah sejak zaman dahulu kala Maluku begitu terkenal dengan rempah-rempahnya, bahkan pertama kali penjajah yang datang ke Indonesia yaitu portugis mendarat pertama kali di Maluku sejak tahun 1500-an.
Di urutan ke empat ada Provinsi Sulawesi Barat. Provinsi yang tergolong baru ini hasil pemekaran dari Provinsi Sulsel dan dinyatakan berdiri pada tahun 2004 lalu yang beribukota di Mamuju. Provinsi ini memiliki tingkat kemiskinan dengan persentase sekitar 23 persen dari total 1,158 Juta penduduknya.
Sektor perekonomian yang begitu diandalkan dari provinsi ini adalah di sektor pertanian dan perkebunan, produk yang dihasilkan antara lain cengkeh, rempah-rempah, kopi dan kakao. Namun Sulawesi Barat juga memiliki kandungan emas, batu bara dan minyak bumi yang belum tereskplorasi.
Sedangkan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Provinsi yang terkenal dengan Taman Nasional Komodo ini berbatasan langsung dengan negara tetangga, Timor Leste. Provinsi yang memiliki penduduk total sekitar 4,6 juta ini punya persentase kemiskinan yang beda tipis sama provinsi Sulbar yaitu 23 persen. Provinsi ini mengandalkan sektor pertanian dan pariwisata sebagai sumber pemasukan daerahnya. Maka tak heran rempah-rempah dari NTT juga merupakan kualitas terbaik di dunia.
Kemiskinan, kasus gizi buruk, angka putus sekolah, serta angka penganggur yang tinggi pada akhirnya menjadi mata rantai lanjutan dari persoalan itu, seperti halnya jumlah anak balita penderita gizi buruk di NTT mencapai 60.616 dari total 504.900 anak balita di sana.
Sementara itu Provinsi Kalimantan Barat menurut data Badan Pusat Statistik merupakan provinsi termiskin atau berada urut terbawah dari empat provinsi di Pulau Kalimantan, seperti pengakuan Kepala BPS setempat Iskandar Zulkarnain.
?Penduduk miskin di Kalbar sebanyak 380.110 orang atau 8,60 persen, disusul Kalimantan Timur 247.900 orang atau 6,77 persen, Kalimantan Tengah 146.910 orang atau 6,56 persen dan Kalimantan Selatan 194.620 orang atau 5,29 persen,? ungkapnya.
Ketersediaan data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran, tentunya  sangat penting digunakan untuk mengevaluasi kebijakan strategis pemerintah terhadap kemiskinan. Ini juga penting untuk membandingkan kemiskinan antarwaktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka.
2. Papua, Tingkat Kemiskinan 34,88%
3. Maluku, Tingkat Kemiskinan 27,74%
4. Sulawesi Barat, Tingkat Kemiskinan 23,19%
5. Nusa Tenggara Timur, Tingkat Kemiskinan 23,03%
6. Nusa Tenggara Barat, Tingkat Kemiskinan 21,55%
7. Aceh, Tingkat Kemiskinan 20,98%
8. Bangka Belitung, Tingkat Kemiskinan 18,94%
9. Gorontalo, Tingkat Kemiskinan 18,70%
10.Sumatera Selatan, Tingkat Kemiskinan 18,30%
Sumber: Sensus Nasional BPS 2010
Source : http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=165960026943547548#editor/target=post;postID=2771393173588344989